PERANG antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan perang agama. Bukan pula sekadar perang nuklir. Ini adalah perang kepentingan yang dibungkus narasi moral.
Sejarahnya panjang. Tahun 1953, Amerika Serikat ikut menjatuhkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh demi kepentingan minyak. Tahun 1979,
Revolusi Islam mengguncang tatanan lama dan menjadikan Iran musuh ideologis Washington. Sejak itu, permusuhan tidak pernah benar-benar padam hanya berubah bentuk.
Iran dan Israel?
Dulu mereka pernah bekerja sama secara pragmatis sebelum Revolusi Islam. Namun pasca-1979, Iran memposisikan diri sebagai musuh eksistensial Israel.
Konflik yang awalnya perang bayangan kini menjelma konfrontasi terbuka. Dunia menyaksikan babak baru yang lebih berbahaya.
Tetapi mari kita jujur: dalam setiap perang besar, selalu ada elite yang bertarung dan rakyat yang menanggung beban. Harga minyak melonjak. Inflasi menghantam negara berkembang. Jalur logistik terganggu. Dunia kembali dihadapkan pada ketidakpastian.
Yang jauh dari medan perang tetap merasakan dampaknya di dapur rumah
Dari perspektif sosial budaya, perang ini memicu polarisasi global. Barat berbicara tentang keamanan dan ancaman nuklir. Dunia Muslim berbicara tentang ketidakadilan dan standar ganda.
Media sosial mempercepat kemarahan kolektif. Identitas agama dan politik kembali dipertentangkan. Ini bukan sekadar konflik senjata, ini konflik narasi dan persepsi.
Indonesia tidak boleh terjebak dalam euforia keberpihakan emosional. Politik luar negeri kita jelas: bebas aktif. Kita tidak menjadi satelit siapa pun. Kita juga tidak menjadi tukang sorak konflik.
Sebagai bangsa dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, kita punya tanggung jawab moral untuk mendorong perdamaian bukan memperluas sentimen. Sebagai negara berkembang dengan ketergantungan energi impor, kita punya tanggung jawab realistis untuk menjaga stabilitas dalam negeri.
Jika perang ini berlarut, ancaman terbesar bagi Indonesia bukan bom, tetapi krisis energi. Selat Hormuz terganggu berarti pasokan minyak global terguncang. Harga BBM bisa melonjak. Inflasi bisa meroket. Rakyat kecil kembali jadi korban kebijakan global yang tidak mereka pilih.
Karena itu, langkah kita harus jelas:
Pertama, dorong diplomasi aktif di PBB, OKI, dan forum internasional. Indonesia harus tampil sebagai suara moral dunia berkembang.
Kedua, perkuat cadangan energi nasional. Jangan sampai kita gagah dalam retorika, tetapi rapuh dalam ketahanan logistik.
Ketiga, percepat transisi energi terbarukan. Setiap krisis global harus kita jadikan momentum mempercepat kemandirian energi.
Keempat, jaga stabilitas sosial dalam negeri. Konflik global seringkali memicu polarisasi domestik. Jangan sampai sentimen luar negeri memecah belah kebangsaan kita.
Perang ini mengajarkan satu hal: dunia belum benar-benar belajar dari sejarah. Kepentingan geopolitik masih lebih dominan daripada kemanusiaan.
Indonesia harus berbeda. Kita berdiri bukan sebagai bagian dari blok, tetapi sebagai bagian dari solusi. Karena bangsa besar bukan yang paling keras bersuara, tetapi yang paling kuat menjaga akal sehat di tengah kegilaan dunia.***
Karl Sibarani, Ketua Bidang Sosial Budaya DPP Projo
Penulis : Karl Sibarani
