JAKARTA, Mevin.ID – Gelombang penolakan terhadap keterlibatan institusi partai politik dalam tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat. Setelah PDI-P mengeluarkan larangan keras bagi kadernya, kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan nada yang sama.
PKS menilai, meski program unggulan pemerintah ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan gizi siswa, keterlibatan partai politik dalam operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dihindari.
Fokus pada Standar Gizi, Bukan Politik
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS, Mardani Ali Sera, memuji substansi program MBG yang dirasakan langsung oleh pelajar. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan di lapangan yang dinilai masih memerlukan pembenahan serius.
“MBG program bagus. Memberi makanan bergizi pada siswa. Namun, tata kelolanya perlu diperbaiki. Standar gizi dan menu sering jadi keluhan,” ujar Mardani kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
Dorong Komunitas, Bukan Parpol
Terkait isu kepemilikan bisnis dapur MBG yang sempat menyeret nama beberapa partai, Mardani menegaskan posisi PKS. Ia mendorong agar pengelolaan teknis diserahkan kepada elemen masyarakat bawah, bukan organisasi politik.
“PKS mendorong komunitas dan masyarakat yang terlibat. Jangan parpol,” tandas Mardani.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas makanan yang sampai ke tangan siswa tetap terjaga dan tidak menjadi ajang komersialisasi pihak tertentu.
Senada dengan Langkah Tegas PDI-P
Sikap PKS ini muncul menyusul langkah PDI-P yang lebih dulu menerbitkan surat edaran internal. Politikus PDI-P, Guntur Romli, menegaskan bahwa partainya mengharamkan kader untuk mencari keuntungan finansial atau “main proyek” dalam program MBG.
“Sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” tegas Guntur.
Munculnya kesepakatan antara PDI-P dan PKS—dua partai yang sering berseberangan—dalam isu ini menunjukkan adanya kekhawatiran kolektif akan potensi konflik kepentingan dan politisasi bantuan. Dengan anggaran MBG yang bersumber dari pajak rakyat, transparansi pengelola dapur SPPG akan menjadi ujian integritas bagi Badan Gizi Nasional (BGN) ke depannya.***
Editor : Bar Bernad
