JAKARTA, Mevin.ID – Isu impor masif 105.000 unit kendaraan niaga asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini mencapai meja Istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait pengadaan bernilai puluhan triliun rupiah tersebut.
Istana Lakukan Pengecekan Angka
Ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (23/2/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi belum memberikan keputusan final terkait kontrak pengadaan tersebut.
“Aku cek dulu ya angka-angkanya,” ujar Prasetyo singkat menanggapi arus protes yang datang dari pelaku industri otomotif nasional.
Menperin: Kapasitas Lokal Capai 1 Juta Unit per Tahun
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan pernyataan kontras terhadap alasan impor tersebut. Ia menegaskan bahwa industri otomotif dalam negeri sangat sanggup memenuhi kebutuhan armada pikap.
Data Kemenperin menunjukkan:
-
Kapasitas Produksi: Nasional mampu memproduksi hingga 1 juta unit pikap per tahun.
-
Produsen Siap: Nama-nama besar seperti Astra Daihatsu, Isuzu Astra, Mitsubishi, Suzuki, Wuling (SGMW), hingga Sokonindo Automobile telah memiliki basis produksi kuat di Indonesia.
-
Dampak Ekonomi: Jika 70.000 unit saja diambil dari dalam negeri, potensi dampak positifnya mencapai Rp27 triliun.
“Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pikap dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia,” tegas Menperin Agus Gumiwang.
Pembelaan Agrinas: “Produk Lokal Sudah Habis”
Menanggapi polemik ini, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, membeberkan alasan di balik keputusan impor dari pabrikan Tata Motors dan Mahindra. Menurutnya, langkah ini diambil demi efisiensi dan ketersediaan barang yang mendesak.
Berikut poin-poin pembelaan pihak Agrinas:
-
Stok Lokal Terbatas: Joao mengklaim hampir semua stok produk nasional dari merek seperti Mitsubishi, Hino, hingga Isuzu sudah habis terserap pasar.
-
Harga Lebih Murah 50%: Melalui skema pembelian dalam jumlah besar (bulk buy), Agrinas mengklaim mendapatkan harga 50% lebih murah dibandingkan produk tipe 4×4 yang beredar di pasar Indonesia saat ini.
-
Prinsip Efisiensi: Langkah ini diklaim sebagai bentuk pelaksanaan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan prinsip tepat guna dan harga yang adil (fairness) bagi masyarakat desa.
“Kita pastikan masyarakat akan memiliki harga yang paling fair. Kami memberikan masyarakat lebih banyak pilihan,” kata Joao. Ia juga menyebut adanya perjanjian kerahasiaan (NDA) yang membuat detail harga belum bisa diungkap sepenuhnya ke publik.
Kontroversi Nilai Kontrak
Kontrak senilai Rp24,66 triliun ini kini menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, Agrinas mengejar efisiensi anggaran program desa, namun di sisi lain, kebijakan ini dianggap “menusuk” agenda hilirisasi dan industrialisasi yang justru menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.***
