Bandung, Mevin.ID – Poros Pelajar Jawa Barat yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Ikatan Pelajar Putri Indonesia (IPPI) resmi menyerahkan naskah akademik Monitoring dan Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto, S.I.P, yang juga duduk di Komisi V DPRD Jabar.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pelajar sebagai penerima manfaat langsung, sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai pemangku kepentingan utama dalam program prioritas nasional tersebut.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Poros Pelajar menyoroti maraknya kasus keracunan selama pelaksanaan MBG. Hingga kini, tercatat 2.080 pelajar menjadi korban, tersebar di Kabupaten Bandung Barat (1.333 kasus), Kabupaten Garut (659 kasus), Kabupaten Cianjur (36 kasus), dan Tasikmalaya (52 kasus).
“Pelajar adalah pihak utama yang merasakan dampak program ini. Karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar aman, berkualitas, dan berpihak pada pelajar,” ujar Khazimi, perwakilan Poros Pelajar Jabar.
Rekomendasi Prioritas Poros Pelajar Jabar
Dalam naskah akademik yang diserahkan, terdapat empat rekomendasi strategis yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti:
- Perkuat Dasar Hukum Program MBG
Mendesak pemerintah untuk menaikkan status hukum MBG minimal menjadi Peraturan Presiden (Perpres), agar lebih kuat secara hukum, terkoordinasi, dan akuntabel. Termasuk pengawasan lelang, keamanan pangan, dan partisipasi masyarakat sipil. - Desentralisasi Pelaksanaan
Memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam pengadaan, penyesuaian menu berbasis kearifan lokal, hingga pengawasan langsung di lapangan. - Komite Pengawas Independen
Pembentukan tim pengawas multi-pihak yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, serta perwakilan orang tua untuk memantau pelaksanaan dan melaporkannya secara terbuka ke publik. - Reformasi Kemitraan Ekonomi Lokal
Menegaskan kemitraan yang berpihak pada UMKM, koperasi, dan BUMDes, termasuk perbaikan sistem pembayaran agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil, serta memberikan pelatihan peningkatan kapasitas.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan menyeluruh tata kelola MBG di Jawa Barat, sekaligus memperkuat peran pelajar sebagai mitra kritis pembangunan.
Sementara itu, Ketua Umum PII Garut menyatakan rencana menggugat pemerintah daerah melalui Citizen Law Suit atas tragedi keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Garut. Langkah hukum ini disebut sebagai upaya menuntut perbaikan tata kelola MBG di tingkat kabupaten***
Penulis : Jihad Abd Mujahid
Editor : Adi Sumpena
