Jakarta, Mevin.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memastikan bahwa pembiayaan untuk kebutuhan awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih aman dan tidak akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Langkah ini diambil menyusul rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/3/2025), untuk membahas rencana pembentukan koperasi di 70.000-80.000 desa.
Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan bahwa kebutuhan dana awal pembentukan koperasi diperkirakan mencapai Rp3 miliar-Rp5 miliar per desa. Pembiayaan ini rencananya akan ditanggung oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan potensi pinjaman mencapai Rp400 triliun. Namun, Sunarso menegaskan bahwa risiko pembiayaan ini minimal karena pelunasannya akan menggunakan dana desa, yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar per tahun.
“Dana desa tidak cukup jika langsung Rp5 miliar. Oleh karena itu, yang diharapkan kemudian dibiayai oleh Himbara. Tapi ini aman karena sumber pelunasannya dari dana desa,” ujar Sunarso di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, alokasi dana desa 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri dari Rp69 triliun yang dihitung pada tahun sebelumnya dan Rp2 triliun di tahun berjalan. Sunarso menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun gerai operasional koperasi, seperti gerai sembako, obat-obatan, poliklinik, sarana produksi pertanian, kantor operasi, gudang penyimpanan, dan cold storage. Setiap koperasi juga akan dilengkapi satu truk untuk mendukung operasionalnya.
Kekhawatiran Investor dan Analis
Meski BRI optimis, inisiatif ini menuai kekhawatiran dari investor dan analis. Prasetya Gunadi, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, menyatakan bahwa pinjaman sebesar Rp400 triliun berpotensi membebani kualitas aset bank BUMN. “Investor khawatir bahwa pinjaman ini dapat berdampak negatif pada kualitas aset bank BUMN,” ujarnya.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang menunjukkan bahwa pinjaman kepada koperasi memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 8,5%, lebih tinggi dari rata-rata sektor perbankan secara keseluruhan.
Victor Stefano, analis BRI Danareksa Sekuritas, memperingatkan bahwa skenario terburuk dari inisiatif ini adalah peningkatan risiko kredit dan likuiditas bagi bank-bank BUMN. Jika pinjaman senilai Rp3 miliar-Rp5 miliar per desa disalurkan secara serentak dengan rasio NPL tetap di level 8,5%, hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya kredit (cost of credit/CoC) sebesar 49-82 basis points (bps) dan penurunan laba sebesar 11%-56%.
Proyeksi dan Tantangan Ke Depan
Meski menghadapi tantangan, BRI tetap berkomitmen mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Sunarso menegaskan bahwa pembiayaan ini akan dikelola dengan hati-hati, mengingat sumber pelunasan berasal dari dana desa yang dialokasikan pemerintah. Namun, analis memperingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan koperasi dalam mengelola operasional dan menghindari risiko kredit macet.
Dengan potensi pinjaman mencapai Rp400 triliun, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu inisiatif terbesar yang melibatkan bank BUMN. Keberhasilannya tidak hanya akan memengaruhi kinerja keuangan bank-bank pelat merah, tetapi juga berdampak pada perekonomian desa secara nasional.***
