PPDB 2025: Dedi Mulyadi Pastikan Siswa Miskin Dapat Akses Sekolah Negeri dan Bantuan

- Redaksi

Minggu, 22 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Bandung, Mevin.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk menjamin seluruh anak-anak Jawa Barat dapat mengakses pendidikan menengah, terutama bagi keluarga tidak mampu.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui akun TikTok @kangdedimulyadi, Dedi membeberkan data jumlah lulusan SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Jawa Barat tahun ini mencapai 788.163 siswa.

Namun, daya tampung sekolah negeri yang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat, meskipun telah ditingkatkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, hanya mencapai 372.954 siswa. Jika ditambah dengan daya tampung madrasah aliyah dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, jumlah totalnya menjadi 415.209 siswa.

@dedimulyadiofficialNews Update♬ suara asli – KANG DEDI MULYADI – KANG DEDI MULYADI

“Sisanya, sekitar 200 sampai 300 ribu siswa lainnya akan bersekolah di sekolah swasta, baik yang favorit, menuju favorit, maupun yang terjangkau secara biaya,” kata Dedi.

Bantuan untuk Siswa Miskin Ekstrem

Dedi juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap siswa dari keluarga miskin ekstrem. Berdasarkan data BVS (Basis Data Terpadu), terdapat 12.670 siswa miskin yang dipastikan akan menerima bantuan senilai Rp3,6 juta per orang. Bantuan ini meliputi kebutuhan sekolah seperti seragam tiga stel, sepatu, dan buku.

“Total anggaran yang disiapkan baru Rp25 miliar. Tapi kebutuhan idealnya Rp75 miliar. Artinya bisa jadi nanti yang menerima bantuan mencapai 20 ribu siswa, jika data tambahan masuk,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan hanya diberikan kepada siswa miskin yang terdata secara faktual dan sah, bukan yang berpura-pura tidak mampu.

Dijamin Diterima di Sekolah Negeri

Dedi juga memastikan bahwa siswa dari keluarga miskin telah dipastikan akan diterima di sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya karena alasan biaya.

“Pemerintah sudah menyiapkan semua fasilitas. Tidak boleh ada kalimat tidak mampu sekolah,” tegasnya.

Ajak Warga Prioritaskan Pendidikan

Di akhir pesannya, Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat untuk mengedepankan pendidikan anak-anak dan memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.

“Semoga kita semua bisa mengedepankan pendidikan anak-anak kita. Tidak ada lagi anak yang tertinggal karena keterbatasan biaya,” tutupnya.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yaqut Cholil Qoumas Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi Kuota Haji, Begini Reaksi KPK
Gegara Data Pelamar Bocor, Komdigi Nonaktifkan 3 Pejabat
Bersihkan “Telur Busuk”, Prabowo Beri Sinyal Copot Pejabat dan Buru Oknum Perusak Lingkungan
Musim Dingin “Tanpa Henti”: Ratusan Rumah di Inggris Terendam Banjir Akibat Hujan Ekstrem
Skandal Ekspor CPO 2022-2024: Negara Rugi Rp14,3 Triliun, Kejagung Bongkar Modus “Sulap” Kode HS
Skandal Ekspor CPO: Kejagung Tetapkan 11 Tersangka, Seret Pejabat Bea Cukai hingga Kemenperin
Update Kasus Cempaka Putih: 3 Pelajar Penyiram Cairan Kimia Ditangkap, Polisi Sebut Korban Dipilih Secara Acak
Pramono Anung Minta Pelajar Penyiram Air Keras di Cempaka Putih Ditindak Tegas: Tidak Ada Kompromi!

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 15:00 WIB

Yaqut Cholil Qoumas Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi Kuota Haji, Begini Reaksi KPK

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:44 WIB

Gegara Data Pelamar Bocor, Komdigi Nonaktifkan 3 Pejabat

Rabu, 11 Februari 2026 - 06:59 WIB

Musim Dingin “Tanpa Henti”: Ratusan Rumah di Inggris Terendam Banjir Akibat Hujan Ekstrem

Rabu, 11 Februari 2026 - 06:57 WIB

Skandal Ekspor CPO 2022-2024: Negara Rugi Rp14,3 Triliun, Kejagung Bongkar Modus “Sulap” Kode HS

Rabu, 11 Februari 2026 - 06:53 WIB

Skandal Ekspor CPO: Kejagung Tetapkan 11 Tersangka, Seret Pejabat Bea Cukai hingga Kemenperin

Berita Terbaru

Berita

Gegara Data Pelamar Bocor, Komdigi Nonaktifkan 3 Pejabat

Rabu, 11 Feb 2026 - 14:44 WIB