Jakarta, Mevin.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sarasehan Ekonomi Nasional yang mengundang berbagai asosiasi pengusaha dan pelaku industri merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi publik yang lebih proaktif dan terbuka.
“Acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah enam bulan masa pemerintahan yang saya pimpin sejak 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita menjadi lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4).
Menurut Prabowo, sarasehan ini menjadi forum penting agar masyarakat dapat memahami kondisi ekonomi nasional dan arah kebijakan pemerintah, terutama di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik global.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk tanggapan terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat pekan lalu, serta menjadi ruang klarifikasi atas sejumlah kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami publik dalam enam bulan terakhir.
Presiden mengakui bahwa selama ini komunikasi publik pemerintahannya belum berjalan optimal. Ia menyebut gaya kepemimpinannya yang lebih memilih dinilai melalui hasil kerja ketimbang berbicara banyak di ruang publik.
“Memang saya enggan banyak bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Saya lebih nyaman dinilai lewat kinerja dan prestasi yang bisa dilihat,” ungkapnya.
Namun, kini setelah sejumlah program mulai menunjukkan hasil nyata—termasuk kebijakan di sektor pertanian yang berdampak positif pada peningkatan produksi dan penyerapan gabah secara nasional—Presiden merasa lebih percaya diri untuk tampil dan menyampaikan pencapaian pemerintahannya secara terbuka.
“Akhirnya saya ambil kesimpulan: oke, saya harus lebih proaktif. Karena sudah ada evidence. Sekarang saya berdiri di sini dengan lebih optimis dan percaya diri,” ujar Prabowo.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap komunikasi publik yang lebih intens dapat membantu masyarakat memahami arah kebijakan nasional dan memperkuat kepercayaan terhadap program-program strategis yang dijalankan Kabinet Merah Putih.***
