Prabowo Ingatkan Menteri hingga Kepala Daerah: Jangan Ada yang Cari Untung dari Bencana

- Redaksi

Senin, 8 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025)

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025)

Aceh, Mevin.ID – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para menteri, kepala daerah, dan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak memanfaatkan bencana di Sumatra sebagai celah untuk memperkaya diri.

Pesan itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.

Prabowo menegaskan bahwa bencana besar yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi pengingat bahwa negara membutuhkan setiap rupiah untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan.

“Kita butuh setiap kemampuan kita. Kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi kesulitan rakyat. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi,” ujarnya dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden.

“Jangan Cari Untung di Tengah Penderitaan Rakyat”

Dalam arahannya, Prabowo meminta para menteri dan kepala daerah melakukan pemeriksaan ketat terhadap jajarannya, terutama pada proyek-proyek penanganan bencana.

“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan sangat keras. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” tegasnya.

Ia turut memerintahkan Kapolri, pemerintah daerah, hingga aparat pengawasan lain untuk menindak tegas jika ditemukan praktik nakal, termasuk penggelembungan harga atau manipulasi anggaran.

“Pemda catat kalau ada yang nakal, lipat gandakan harga, dan sebagainya,” kata Prabowo.

Kerusakan Sawah dan Bendungan Jadi Sorotan

Sebelum rapat, Prabowo telah meninjau sejumlah wilayah terdampak. Ia menerima laporan bahwa banyak area persawahan mengalami kerusakan berat, kondisi yang dapat mengancam pasokan pangan masyarakat.

Sejumlah bendungan, dari yang besar hingga berukuran kecil, dilaporkan jebol dan memutus sistem irigasi.

Presiden juga mengakui masih ada tantangan di beberapa lokasi karena kondisi alam yang sulit diprediksi.

Namun ia menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan penanganan secara bertahap dan terukur agar pemulihan dapat berlangsung cepat dan berkelanjutan.

“Yang jelas, kita akan kerahkan seluruh kemampuan demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat,” kata Prabowo.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
Diperas Senior, Mahasiswi Kedokteran PPDS Unsri Nyaris Bunuh Diri
Tangis Pilu di Ruang MK: Anak Wartawan Eva Pasaribu Pertanyakan Keterbukaan Hukum Kasus Oknum TNI
Alasan KPK Seret Ono Surono dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi
KLH Gugat Rp4,8 Triliun ke 6 Perusahaan Penyebab Banjir Sumut
KPK Cecar Ono Surono Soal Aliran Uang Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara
BMKG Tetapkan Status Awas, 3 Provinsi Ini Berpotensi Hujan Lebat & Banjir
KPK Tegaskan Punya Bukti Ketua PBNU Kasus Korupsi Kuota Haji

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 16:29 WIB

Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis

Jumat, 16 Januari 2026 - 12:33 WIB

Diperas Senior, Mahasiswi Kedokteran PPDS Unsri Nyaris Bunuh Diri

Jumat, 16 Januari 2026 - 07:32 WIB

Tangis Pilu di Ruang MK: Anak Wartawan Eva Pasaribu Pertanyakan Keterbukaan Hukum Kasus Oknum TNI

Kamis, 15 Januari 2026 - 20:30 WIB

Alasan KPK Seret Ono Surono dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 - 19:00 WIB

KLH Gugat Rp4,8 Triliun ke 6 Perusahaan Penyebab Banjir Sumut

Berita Terbaru