Jakarta, Mevin.ID – Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak menilai layanan transportasi publik seperti kereta cepat Whoosh hanya dari sudut pandang untung-rugi. Ia menekankan bahwa tolok ukur utama transportasi publik adalah kemanfaatannya bagi rakyat.
Menurut Prabowo, seluruh dunia mengenal konsep Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO), di mana pemerintah memberikan subsidi untuk menjamin aksesibilitas dan keterjangkauan layanan publik.
“Whoosh itu semua public transport, di seluruh dunia jangan dihitung untung-rugi, hitung manfaat tidak untuk rakyat. Ini namanya public service obligation,” kata Prabowo saat meninjau Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
Prabowo menjelaskan, pemerintah saat ini menanggung 60 persen biaya operasional seluruh kereta api di Indonesia. Sementara masyarakat hanya membayar 20 persen sisanya.
“Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” ujarnya menambahkan.
Optimistis Hadapi Polemik Utang Whoosh
Menanggapi polemik utang proyek Whoosh yang menjadi sorotan publik, Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab sebagai Presiden RI. Ia mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan yakin pemerintah mampu menyelesaikannya.
“Jangan khawatir. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu,” ujarnya.
Kereta cepat Whoosh dibangun dengan total investasi US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar US$1,21 miliar dari anggaran awal yang ditetapkan US$6,05 miliar.
Sebanyak 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara 25 persen lainnya merupakan penyertaan modal gabungan BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.***
