JAKARTA, Mevin.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap efektivitas penyaluran dana desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir.
Dalam pernyataan tegasnya, Kepala Negara menyebut bahwa sebagian besar alokasi anggaran tersebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat desa.
“Kita 10 tahun lebih kita beri dana desa ke desa-desa, 10 tahun kita berikan, dan sekarang kita akan mengarahkan,” ujar Prabowo saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” tegasnya di hadapan para pemangku kepentingan ekonomi.
Prabowo menjelaskan, indikator paling nyata dari kebocoran tersebut adalah banyaknya kepala desa yang tersandung kasus hukum.
Para aparatur desa itu dinilai gagal mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
“Ini dibuktikan dengan kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawaban dengan baik penggunaan dana tersebut,” jelas Presiden.
Sebagai langkah konkret, pemerintah tahun ini telah melakukan penyesuaian terhadap pagu dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pengurangan tersebut tidak berarti mengurangi perhatian terhadap pembangunan desa.
Berbagai program strategis nasional justru diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan warga desa, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok kurang mampu di pelosok.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan agar dana desa benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan penggerak ekonomi lokal, bukan justru menjadi sumber masalah hukum bagi para pengelolanya.***
Penulis : Atep K
Editor : Bar Bernad
