Aceh Utara, Mevin.ID — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur pascabencana di Sumatra.
Penunjukan ini disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, Minggu (7/12/2025).
Prabowo menilai KSAD memiliki kemampuan operasional dan pasukan zeni yang kuat untuk bergerak cepat di wilayah terdampak, terutama akses penghubung menuju Bener Meriah dan Takengon yang sempat terputus.
“KSAD kerahkan semua ya. Saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu,” ujar Prabowo kepada jajaran saat peninjauan.
Instansi Bekerja Bahu-Membahu
Di hadapan para petugas di lapangan, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja terpadu berbagai unsur—mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga pekerja lokal—yang terus membangun infrastruktur dasar di tengah kondisi medan yang berat.
“Saya lihat semua instansi bekerja baik, bahu-membahu bersama rakyat,” kata Prabowo.
Lahan Pertanian Rusak Akan Direhabilitasi
Dalam dialog singkat dengan warga, Prabowo memastikan bahwa seluruh sawah dan irigasi yang hancur akibat banjir besar di Aceh akan mendapatkan penanganan pemerintah. Ia menegaskan para petani tidak perlu mengkhawatirkan kerugian yang dialami.
“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Petani tidak usah khawatir,” ucapnya.
“Selama belum sepenuhnya pulih, pangan akan kita kirimkan. Cadangan kita cukup banyak.”
KUR Petani Terdampak Dihapus atau Direlaksasi
Prabowo juga menegaskan bahwa utang petani—khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR)—yang terdampak bencana akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi. Menurutnya, kejadian ini masuk kategori force majeure yang tidak boleh membebani masyarakat.
“Petani tidak perlu cemas. Ini bukan kelalaian, ini force majeure,” tegasnya.
Penunjukan KSAD sebagai pimpinan satgas menjadi sinyal penguatan operasi pemulihan jangka pendek, sekaligus langkah percepatan untuk membuka kembali akses vital di berbagai kabupaten terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.***
