Jakarta, Mevin.ID – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis termasuk kajian ketatanegaraan, serta evaluasi program nasional yang tengah berjalan.
Ketua MPR mengatakan bahwa Ia menyampaikan kepada Presiden terkait perkembangan kajian ketatanegaraan yang dilakukan oleh MPR, terutama terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, pandangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah turut menjadi topik pembahasan pertemuan.
“Tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain. Termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara,” ucapnya.
Ketua MPR juga menyoroti respons masyarakat terhadap program makan siang bergizi yang dinilai sebagai langkah terobosan.
Meski mendapat apresiasi luas, namun menurut Ahmad Muzani masih ada beberapa catatan seperti keterlambatan distribusi di beberapa wilayah.
“Beliau menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.
Di sisi lain, lawatan Presiden ke luar negeri juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, seperti perjalanan terakhir ke India dan Malaysia.
Kunjungan kenegaraan ini disebut sebagai upaya memperkuat diplomasi, mempererat posisi Indonesia di kancah internasional, serta menarik investasi asing ke dalam negeri.
“Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat, karena semua program sedang dalam proses berjalan dan ada yang baru berjalan,” jelas Ketua MPR.
Dengan berbagai isu yang dibahas, pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis demi kepentingan nasional serta menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan kebijakan ke depan. (*)
