Bogor, Mevin.ID — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) keempat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025), dengan fokus membahas percepatan pembangunan program Koperasi Merah Putih.
Program ini disebut sebagai strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa koperasi akan menjadi penghubung langsung antara produsen dan konsumen serta penyalur utama kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pupuk, gas LPG, dan bantuan sosial pemerintah.
“Rapat terbatas membahas percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin malam.
Untuk mendukung percepatan implementasi program tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, dengan wakil dari unsur kementerian terkait serta pelaksana harian.
Rapat turut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Wamen Koperasi Ferry Juliantono.
Menteri Koperasi Budi Arie menyatakan bahwa saat ini program Koperasi Merah Putih telah memasuki fase kedua, yakni pembangunan dan pengoperasian koperasi, setelah sebelumnya menyelesaikan tahap pembentukan dan legalitas kelembagaan.
Dari total 80.133 koperasi desa yang ditargetkan, lebih dari 61 ribu koperasi telah memiliki badan hukum. Budi optimistis seluruh koperasi akan berbadan hukum sebelum peresmian nasional pada 12 Juli 2025 mendatang.
“Badan hukum penting agar koperasi dapat mengakses pembiayaan dan dukungan lembaga keuangan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan program ini dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa dan instrumen distribusi logistik yang lebih efisien di seluruh wilayah Indonesia.***
