Bogor, Mevin.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025), untuk membahas kelanjutan program Koperasi Desa Merah Putih.
Rapat dijadwalkan dihadiri sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang akan memaparkan progres program tersebut.
Budi Arie menjelaskan, pertemuan di Hambalang akan berfokus pada fase kedua program, yaitu pembangunan dan pengoperasian koperasi setelah sebelumnya pemerintah merampungkan fase pertama berupa pembentukan dan legalisasi badan hukum koperasi.
“Kita sudah menyelesaikan tahap pembentukan. Sekarang masuk ke tahap pembangunan dan pengoperasian. Setelah itu baru ke tahap monitoring dan evaluasi,” ujar Budi dalam konferensi pers di kantornya sebelum bertolak ke Hambalang.
Menurut data Kementerian Koperasi, dari total 80.133 koperasi desa, lebih dari 61 ribu koperasi telah resmi berbadan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Artinya sudah hampir 77%. Saya optimistis seluruh koperasi sudah memiliki legalitas pada saat peresmian 12 Juli nanti,” tambah Budi.
Ia menegaskan, legalitas koperasi penting agar bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Proses pengesahan terus berjalan dengan kecepatan sekitar 3.000–4.000 koperasi per hari.
Selain membahas legalisasi dan tahap pengoperasian, ratas juga akan menyentuh aspek finalisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini.
“Soal anggaran juga akan dibahas nanti di Hambalang,” ucapnya singkat.
Rapat terbatas ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Turut hadir pula Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Wamen Koperasi Ferry Juliantono.
Program Koperasi Desa Merah Putih digagas sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk membangun ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkeadilan melalui penguatan kelembagaan koperasi di seluruh pelosok tanah air.***
