Presiden Prabowo: Indonesia Harus Berani Buka Pasar Ekspor Baru di Tengah Tekanan Tarif AS

- Redaksi

Selasa, 8 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto saat wawancara bersama 7 Jurnalis dari 7 grup media

Presiden Prabowo Subianto saat wawancara bersama 7 Jurnalis dari 7 grup media

Bogor, Mevin.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor Indonesia di tengah kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Menurutnya, kebijakan tarif impor AS yang mencapai total 42 persen terhadap produk Indonesia—gabungan dari tarif umum sebesar 10 persen dan tarif khusus sebesar 32 persen—harus disikapi dengan strategi baru yang berani dan adaptif.

“Kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru,” ujar Presiden Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), seperti disiarkan TVRI dan dikutip di Jakarta, Selasa.

Presiden menyebut bahwa perubahan peta ekonomi global akibat kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump menuntut Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional dengan langkah taktis.

Salah satunya adalah dengan menjajaki pasar-pasar non-tradisional, termasuk benua Afrika yang dinilai sebagai kawasan dengan potensi besar.

“Afrika adalah the new emerging market dunia. Jumlah penduduknya besar, sumber dayanya melimpah, dan kebutuhannya pun tinggi,” jelas Presiden.

Ia mencontohkan kesuksesan sejumlah perusahaan Indonesia, seperti Salim Group, yang telah lebih dulu menembus pasar Afrika dengan produk makanan instan.

“Indomie sudah jadi makanan favorit di banyak negara Afrika, seperti Nigeria, Turki, dan Mesir. Mereka bahkan mengira itu makanan lokal mereka,” tambahnya sambil tersenyum.

Presiden juga menyebutkan bahwa kebijakan tarif AS akan memukul beberapa sektor industri nasional, terutama yang bersifat padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan furnitur. “Ini berat, karena sektor-sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.

Sebagai respons diplomatik, Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk memimpin upaya negosiasi langsung dengan Pemerintah Amerika Serikat di Washington.

“Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya jaringan dengan tokoh-tokoh penting di sana. Kita akan berdiskusi untuk mencari solusi melalui negosiasi,” kata Prabowo.

Kebijakan tarif AS diumumkan secara resmi oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025, dengan implementasi bertahap.

Tarif umum sebesar 10 persen diberlakukan terhadap semua negara mulai 5 April, sementara tarif khusus terhadap negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, efektif berlaku mulai 9 April pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

Dalam kebijakan tersebut, Indonesia dikenakan tarif khusus sebesar 32 persen. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya terkena tarif bervariasi: Filipina (17%), Singapura (10%), Malaysia (24%), Thailand (36%), Vietnam (46%), dan Kamboja (49%).***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mulai 2026, Dirjen Pajak Bisa Akses Saldo Rekening Digital dan Uang Elektronik
Indonesia Dorong Aturan Pasar Karbon yang Lebih Adil di COP30
Ekonomi Jabar Tumbuh, Pengangguran Ikut Naik: BI Sebut Ada Anomali
Stok Melimpah, Harga Beras Tetap Naik: Zulhas Beberkan Alasannya
Surat Peringatan Menkeu: Belanja Daerah Seret, Ekonomi Bisa Tersungkur
Redenominasi Rupiah: INDEF Ingatkan Ancaman Inflasi dan Rent Seeker
Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun Bangun Peternakan Ayam untuk Pasok Program MBG
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melemah, Menkeu: Harusnya Bisa Lebih Tinggi

Berita Terkait

Minggu, 16 November 2025 - 18:26 WIB

Mulai 2026, Dirjen Pajak Bisa Akses Saldo Rekening Digital dan Uang Elektronik

Minggu, 16 November 2025 - 18:15 WIB

Indonesia Dorong Aturan Pasar Karbon yang Lebih Adil di COP30

Selasa, 11 November 2025 - 18:13 WIB

Ekonomi Jabar Tumbuh, Pengangguran Ikut Naik: BI Sebut Ada Anomali

Selasa, 11 November 2025 - 15:04 WIB

Stok Melimpah, Harga Beras Tetap Naik: Zulhas Beberkan Alasannya

Senin, 10 November 2025 - 11:20 WIB

Surat Peringatan Menkeu: Belanja Daerah Seret, Ekonomi Bisa Tersungkur

Berita Terbaru

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati (tampak dalam layar) memberikan pemaparan terkait pasar karbon dalam Sidang CMA7 COP30 di Belém, Brasil. (Antara/HO/Kementerian Kehutanan)

Ekonomi

Indonesia Dorong Aturan Pasar Karbon yang Lebih Adil di COP30

Minggu, 16 Nov 2025 - 18:15 WIB