Jakarta, Mevin.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat pagi (tanggal), untuk menggelar rapat terbatas membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tiba di Istana sekitar pukul 09.17 WIB, mengenakan kemeja batik. Ia menyatakan bahwa rapat membahas rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa dan menjadi pusat kegiatan perekonomian desa.
“Koperasi Merah Putih ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa. Nantinya akan ada outlet, apotek desa, dan gudang desa,” ujar Budi Arie kepada awak media.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Ia mengaku hadir memenuhi undangan rapat terbatas bersama Menteri Koperasi dan Menteri Komdigi. Namun, Tito tidak merinci pembahasan khusus dalam rapat tersebut.
“Bersama Menteri Koperasi, ada juga Menteri Komdigi. Saya diundang, tapi belum tahu detailnya apakah khusus membahas Koperasi Merah Putih atau hal lain,” kata Tito.
Koperasi Desa Merah Putih: Pusat Ekonomi Desa
Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi di setiap desa. Program ini akan menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran Rp3 miliar hingga Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan koperasi tersebut.
“Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa dan mengurangi kemiskinan,” ujar Zulhas.
Rencananya, Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025. Program ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.***
