Presiden Prabowo Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

- Redaksi

Senin, 17 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers "Pengangkatan CASN 2024" di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Senin (17/3/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Jakarta, Mevin.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

CPNS diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan PPPK ditargetkan selesai pada Oktober 2025.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers “Pengangkatan CASN 2024” di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, pada Senin (17/3).

Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo meminta agar proses pengangkatan CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) dilakukan secara cepat namun tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Presiden juga meminta agar dilakukan analisis dan simulasi untuk memastikan pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Prasetyo Hadi.

Selain itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam proses penerimaan PPPK 2024.

“Kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir untuk penerimaan PPPK tahun 2024. Selanjutnya, pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan,” jelasnya.

Tujuan Pengangkatan CASN

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa percepatan pengangkatan CASN bukan sekadar membuka lapangan pekerjaan, tetapi untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Ini dilakukan demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Proses dan Tantangan Pengangkatan CASN

Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN 2024 memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.

“Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat, Rabu, 5 Maret 2025,” kata Rini dalam keterangannya pada Jumat (7/3).

Menurut Rini, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan masih membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Beberapa instansi pemerintah juga masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan pengadaan CASN.

Peta Jalan Pengangkatan Serentak

Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi.

“Kami ingin memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026,” ujar Rini.

Jaminan Anggaran

Pemerintah telah memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.

Kementerian PANRB juga meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN selama proses pengadaan PPPK tahun 2024 telah disediakan oleh instansi masing-masing, sesuai imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

Harapan ke Depan

Dengan percepatan ini, diharapkan kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan dapat terpenuhi secara tepat waktu, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Janji Prabowo Gunakan Uang Rampasan Koruptor untuk Rakyat: Dari LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard
Mabes Polri Klarifikasi: Hanya 300 Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil
KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Milik Negara Dibeli Lagi oleh Negara
Ledakan Kabel SUTET Putus di Jatipulo: Warga Panik, Puluhan Rumah Hangus
Ombudsman RI Desak Komdigi Perketat Pengawasan Situs Judi Online
Mikroplastik Mencemari Udara 18 Kota: Jakarta Pusat Jadi Episentrum Polusi Tak Kasatmata
UMP 2026 Belum Juga Terbit, Jabar Tunggu Regulasi dari Pemerintah Pusat
Kontroversi Wakil Ketua DPR: ‘MBG Tak Perlu Ahli Gizi’, Publik Geleng-Geleng

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 14:03 WIB

Janji Prabowo Gunakan Uang Rampasan Koruptor untuk Rakyat: Dari LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard

Selasa, 18 November 2025 - 07:48 WIB

Mabes Polri Klarifikasi: Hanya 300 Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Senin, 17 November 2025 - 23:12 WIB

KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Milik Negara Dibeli Lagi oleh Negara

Senin, 17 November 2025 - 18:43 WIB

Ledakan Kabel SUTET Putus di Jatipulo: Warga Panik, Puluhan Rumah Hangus

Senin, 17 November 2025 - 18:03 WIB

Ombudsman RI Desak Komdigi Perketat Pengawasan Situs Judi Online

Berita Terbaru