Solo, Mevin.ID — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyerahkan secara langsung hasil rekomendasi Kongres III Projo kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan yang berlangsung di Solo, Selasa (16/12/2025).
Budi Arie menyatakan, penyerahan rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut resmi dari keputusan Kongres III Projo yang membahas arah, sikap, serta langkah strategis organisasi relawan politik tersebut ke depan.
“Penyerahan rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan kongres yang membahas arah, sikap, dan langkah organisasi politik Projo ke depan,” ujar Budi Arie melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Sejumlah foto yang beredar di grup WhatsApp relawan memperlihatkan Budi Arie mendatangi kediaman Jokowi di Solo bersama Utje Gustaf dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) dan HM Darmizal MS, Ketua Umum Relawan Jokowi (Rejo). Ketiganya dikenal sebagai tokoh relawan yang sejak awal konsisten mendukung Jokowi.
Pengurus DPP Projo Zulhamedy Syamsi membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyatakan Budi Arie hadir ke rumah Jokowi bersama Utje Gustaf dan Darmizal untuk menyerahkan dokumen penting organisasi.
“Dalam pertemuan tersebut, Budi Arie secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi hasil Kongres III Projo sekaligus melaporkan susunan kepengurusan Projo periode 2025–2030,” kata Zulhamedy melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Karl Sibarani menegaskan bahwa agenda penyerahan rekomendasi ini menandai kesinambungan arah gerak Projo sebagai organisasi relawan politik yang sejak awal berdiri konsisten mendukung agenda pemerintahan Jokowi serta reformasi kebijakan publik.
“Penyerahan rekomendasi kepada Jokowi tidak semata bersifat simbolik. Jokowi diposisikan sebagai figur rujukan moral dan strategis bagi Projo, sekaligus inspirasi lahirnya gerakan relawan yang mengusung politik berbasis kerja nyata, keberpihakan pada rakyat, dan stabilitas nasional,” ujar Karl.
Projo di Tengah Transisi Politik Nasional
Penyerahan rekomendasi ini berlangsung di tengah fase transisi politik nasional pasca Pemilu 2024. Pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menyusun arah kebijakan, sementara capaian dan warisan pemerintahan Jokowi tetap menjadi referensi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, dinamika politik nasional ditandai oleh konsolidasi ulang partai-partai politik, penyesuaian sikap organisasi masyarakat dan relawan, serta meningkatnya tarik-menarik antara agenda perubahan dan keberlanjutan.
Projo, dalam posisi ini, menegaskan perannya sebagai kekuatan relawan yang berfungsi sebagai jembatan politik. Organisasi ini menempatkan diri untuk menjaga nilai-nilai keberlanjutan pembangunan era Jokowi, sekaligus beradaptasi dengan realitas pemerintahan baru.
“Projo bukan partai politik, melainkan kelompok penekan dan mitra kritis dalam demokrasi,” tegas Karl.
Dengan sikap tersebut, Projo menyatakan akan tetap aktif mengawal kebijakan publik, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan suara relawan dan rakyat tetap menjadi bagian dari proses demokrasi di tengah perubahan konstelasi kekuasaan nasional.***
Penulis : Bar Bernad
