BEKASI, Mevin.ID – Puluhan perwakilan petani, warga perumahan, serta Tim Riset dan Advokasi Petani dari wilayah Bekasi Utara mendatangi Gedung Plaza Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (5/2/2026).
Mereka melakukan audiensi langsung dengan Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, guna melaporkan kegagalan proyek Bendung BSH-0 dan BSH-34 yang dinilai mengancam ketahanan pangan dan keselamatan warga.
Proyek yang dikelola oleh PT Lestari Nauli Jaya ini dituding carut-marut dan jauh dari standar teknis yang ditetapkan, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat di hilir.
Kondisi Proyek Memprihatinkan: Longsor dan Alat Rusak
Ketua Petani Penggerak Gotong Royong Bekasi Wilayah Utara, Ustad Jejen, mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan Nasional.
“Kondisinya memprihatinkan. Pengelak sungai sudah longsor tiga kali, banyak sitepile yang roboh, dan aspek keamanan kerja diabaikan. Bahkan, tujuh unit ekskavator rusak akibat banjir dan longsor di lokasi. Kami butuh audit mendalam, bukan janji kosong,” tegas Ustad Jejen di hadapan Plt. Bupati.
Ia menambahkan bahwa kegagalan teknis ini berdampak pada tidak terserapnya anggaran secara optimal dan adanya dugaan penyelewengan yang merugikan negara.
Petani Terancam Gagal Panen Sebelum Lebaran
Dampak dari tersendatnya proyek bendung ini dirasakan langsung oleh para petani di setiap desa terdampak. Sekretaris Petani Bekasi Wilayah Utara, Muhamad Fauzi, menyebutkan pasokan air irigasi yang terputus menyebabkan ancaman gagal tanam dan gagal panen massal.
“Petani berharap bisa panen sebelum Hari Raya Idul Fitri, tapi kalau airnya tidak ada karena proyek yang tidak tuntas, bagaimana nasib mereka? Belum lagi risiko banjir masuk ke perkampungan karena kualitas bendung yang belum maksimal saat hujan ekstrem,” ujar Fauzi.
6 Tuntutan Utama Masyarakat Bekasi Utara
Dalam pertemuan tersebut, rombongan menyerahkan daftar tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi:
- Audit Menyeluruh: Melibatkan DPUPR Bekasi dan BPKP Jabar untuk menginvestigasi proyek BSH-0 dan normalisasi sungai.
- Sanksi Tegas: Menindak pengembang, Pejabat Penanggung Jawab Teknis (PPJT), dan oknum yang terlibat dugaan korupsi sesuai hukum yang berlaku.
- Penyelesaian Cepat: Proyek harus tuntas sesuai standar SNI dan ISO sebelum masa tanam berikutnya.
- Koordinasi Lintas Sektoral: Melibatkan BWS Citarum dan Kejaksaan Negeri untuk pengawasan hukum.
- Kompensasi Kerugian: Memberikan ganti rugi yang layak bagi petani dan warga perumahan yang terdampak.
- Penegakan UU: Menerapkan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Petani dan UU Tipikor bagi pihak yang sengaja menghambat produktivitas pangan.
Ancaman Lapor Presiden
Di akhir audiensi, perwakilan masyarakat memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres nyata dan jaminan keamanan bendung saat cuaca ekstrem, mereka mengancam akan membawa masalah ini ke tingkat pusat.
“Ini tentang keselamatan rakyat dan produktivitas pangan. Jangan main-main. Jika tidak tuntas, kami akan laporkan langsung ke Presiden,” pungkas perwakilan petani.
Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dikabarkan akan segera melakukan peninjauan lapangan dan memanggil dinas terkait serta kontraktor pelaksana untuk mempertanggungjawabkan temuan masyarakat tersebut.***
Penulis : Clendy Saputra
Editor : Pratigto
