TASIKMALAYA, Mevin.ID — Tokoh Pemuda Tasikmalaya Yosep Saepul Palah mengungkapkan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya harus menghasilkan pemimpin yang legimate dan membawa daerah ini kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemimpin yang terpilih harus didukung semua pihak sebagai hasil demokrasi yang sah dan diharapkan membawa kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
“Yang terpenting hasil dari PSU Pilkada Tasikmalaya ini membawa kebaikan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Daerah ini sebentar lagi akan berdiri menjadi daerah otonom baru,” kata Yosep saat dihubungi Inews Bandung Raya, Jumat (11/4/2025).
Yosep mengatakan biaya yang besar dan dikeluarkan oleh negara harus memberi dampak positif bagi masyarakat kabupaten Tasikmalaya. Jangan sampai, katanya, hasil demokrasi ini malah tidak memberikan dampak kurang baik bagi masyarakat. “Masyarakat harus merasakan manfaat positif dari Pilkada ini. Sudah dua kali pemilihan hasilnya kurang maksimal kan sayang,” kata Yosep.
Ia menjelaskan, dirinya mendukung calon bupati dan wakil bupati yang siap memberikan suportnya pada pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Wacana ini telah bergulir cukup lama dan masyarakat mendambakan pembentukan daerah otonomi baru ini.
Yosep pun mengajak masyarakat untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan ulang nanti. Partisipasi masyarakat, katanya, sangat berarti bagi legitimasi pemerintahan lima tahun ke depan. Karena itu, Yosep pun mengajak masyarakat untuk melakukan partisipasinya dalam Pemungutan Suara Ulang.
Secara kader, Yosep mengaku terus melakukan upaya untuk kemenangan calon bupati nomor 1, Iwan Saputra dan Dede Muksit Ali. “Kita terus berupaya untuk kemenangan nomor 1 Iwan Saputra dan Dede Muksit Ali. Calon dari Partai Golkar ini wajib menang,” katanya.
Ia mengatakan, sebagai putera daerah Tasikmalaya Selatan Iwan Saputra memiliki komitmen dalam pemekaran wilayah daerah otonom baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Saat ini usulan Daerah Otonom Baru Kabupaten Tasikmalaya sudah berada di DPR RI dan tinggal mengikuti proses selanjutnya.
Meskipun masih terganjal moratorium pemerkaran wilayah, namun saat ini muncul desakan agar moratorium ini dicabut. ***
Penulis : Dude
Editor : Ude Gunadi
