Puan Desak Kasus Penembakan PMI oleh Aparat Malaysia Diusut Tuntas

- Redaksi

Kamis, 30 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dok/vel

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dok/vel

Jakarta, Mevin.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kementerian terkait dan aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus ini, menyelidiki, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui, lima WNI yang diduga sebagai PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Dalam insiden tersebut, seorang WNI bernama Basri tewas, sementara empat lainnya mengalami luka-luka, dengan dua korban dalam kondisi kritis.

Jenazah Basri telah dipulangkan ke kampung halamannya di Riau, sementara empat korban lainnya masih menjalani perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.

Puan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan terhadap PMI yang menjadi korban.

“Lindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban dan lakukan mitigasi agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Puan juga mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta instansi terkait lainnya yang saat ini tengah meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut kasus tersebut.

Apalagi, berdasarkan keterangan korban, mereka tidak melakukan perlawanan terhadap aparat Malaysia saat kejadian. Indonesia pun menduga adanya penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh pihak Malaysia dalam insiden ini.

Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Mengenai kemungkinan pemanggilan pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi, ia menyebut hal itu akan ditangani oleh komisi yang berwenang.

“Komisi terkait tentu akan melaksanakan tugasnya dalam menangani persoalan ini,” pungkas Puan. (*)

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUU KUHAP Disorot, DPR Minta Pengawasan terhadap Polisi dan Jaksa Diperkuat
Ledakan Amunisi Tewaskan 13 Orang di Garut, DPR Desak TNI Transparan dan Evaluasi Prosedur
Ketua Komisi III DPR Ajukan Jaminan Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB
Anggota DPR Dukung Investigasi HAM Berat Kasus Sirkus OCI: “Anak Bukan Komoditas Hiburan”
Ahmad Dhani Ditegur MKD DPR karena Ucapan Seksis dan Rasis: “Itu Slip Lidah”
RUU Perampasan Aset Tertahan di DPR: “Semua Tunggu KUHAP, Jangan Sampai Kerja Dua Kali”
Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: “Kami Masih Makmum, Tunggu Arahan Imam”
Komisi IX DPR Dukung Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi, Asal Ada Perlindungan Maksimal

Berita Terkait

Jumat, 16 Mei 2025 - 21:01 WIB

RUU KUHAP Disorot, DPR Minta Pengawasan terhadap Polisi dan Jaksa Diperkuat

Senin, 12 Mei 2025 - 22:12 WIB

Ledakan Amunisi Tewaskan 13 Orang di Garut, DPR Desak TNI Transparan dan Evaluasi Prosedur

Minggu, 11 Mei 2025 - 21:10 WIB

Ketua Komisi III DPR Ajukan Jaminan Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB

Jumat, 9 Mei 2025 - 10:07 WIB

Anggota DPR Dukung Investigasi HAM Berat Kasus Sirkus OCI: “Anak Bukan Komoditas Hiburan”

Rabu, 7 Mei 2025 - 17:38 WIB

Ahmad Dhani Ditegur MKD DPR karena Ucapan Seksis dan Rasis: “Itu Slip Lidah”

Berita Terbaru