JAKARTA, Mevin.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memetakan kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk penanganan bencana di wilayah Pulau Sumatera. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa total indikasi anggaran yang dibutuhkan untuk periode 2025 hingga 2028 mencapai hampir Rp74 triliun.
Anggaran tersebut difokuskan untuk tiga provinsi terdampak parah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang saat ini tengah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dari hasil rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) kami yang sedang dibahas di Bappenas, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025 sampai dengan 2028 adalah hampir Rp74 triliun,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Rincian Alokasi Dana: Rehabilitasi Jadi Prioritas
Kebutuhan dana raksasa ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni penanganan darurat dan pembangunan kembali infrastruktur jangka panjang:
-
Tanggap Darurat: Rp4,8 triliun.
-
Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Rp69 triliun.
Secara kewilayahan, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran tertinggi, disusul oleh Sumatera Barat dan Sumatera Utara:
| Provinsi | Indikasi Kebutuhan Anggaran |
| Aceh | Rp39,89 Triliun |
| Sumatera Barat | Rp18,88 Triliun |
| Sumatera Utara | Rp15,21 Triliun |
Timeline Penyaluran Anggaran
Dody menjelaskan bahwa proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap hingga tiga tahun ke depan. Pada tahun 2025, anggaran tanggap darurat yang sudah terealisasi sebesar Rp576 miliar. Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian PU membutuhkan tambahan:
-
Tanggap Darurat (2026): Rp4,27 triliun.
-
Rehabilitasi & Rekonstruksi (2026): Rp24,55 triliun.
-
Proyeksi 2027: Rp28 triliun.
-
Proyeksi 2028: Rp16,22 triliun.
Bansos Rp1,8 Triliun Disalurkan Februari
Sejalan dengan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PU, Kementerian Sosial (Kemensos) juga memastikan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak tetap berjalan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) reguler seperti PKH dan BPNT di tiga provinsi tersebut untuk triwulan pertama 2026.
“Penyaluran bantuan sosial reguler secara keseluruhan akan dimulai pada Februari mendatang melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” tegas Mensos.
Langkah sinergis antara pembangunan infrastruktur fisik dan bantuan sosial ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta stabilitas hidup masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar pascabencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut.***
Editor : Bar Bernad
Sumber Berita: Antara
