Aceh Utara, Mevin.ID — Di tengah lumpur dan bau banjir yang mulai basi, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil berdiri dengan suara bergetar. Sudah 12 hari wilayahnya terendam, tapi tak satu pun menteri dari Kabinet Merah Putih datang menyaksikan sendiri bencana yang menewaskan begitu banyak warganya.
“Rakyat saya kelaparan. Jenazah rakyat saya belum diambil. Tolong dibantu…” katanya, menahan emosi yang sejak beberapa hari terakhir menjadi bahasa keseharian seluruh Aceh Utara.
Banjir besar yang mulai menerjang sejak 22 November 2025 itu telah merenggut 121 nyawa. 109 orang lainnya masih hilang, dibawa arus yang menenggelamkan rumah, jalan, sekolah, dan kehidupan. Beberapa desa hingga hari ini tetap terisolasi—tidak ada akses darat, tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Hanya air, lumpur, dan harap yang makin menipis.
Ketika Daerah Sudah Habis-habisan, tapi Bantuan Belum Sampai
Ismail mengaku seluruh dana darurat telah habis. Semua yang bisa dilepas, telah dilepas. Semua tenaga yang bisa dikerahkan, telah dikerahkan. Namun wilayah terlalu luas, korban terlalu banyak.
“Rakyat saya tinggal baju di badan. Rumah hilang, harta hilang. Sekarang mulai sakit-sakitan. Kami tidak mampu menjangkau semua titik,” ujarnya.
Ia tidak memahami mengapa pemerintah pusat begitu lambat hadir.
“Apa pejabat pusat tidak tahu? Atau menganggap banjir ini tidak parah?”
Pertanyaan itu meluncur seperti kemarahan yang sudah terlalu lama dipendam.
Teriakan Minta Helikopter
Daerah pedalaman seperti Langkahan praktis tak bisa diakses. Ismail meminta bantuan helikopter berulang kali—setidaknya agar logistik bisa masuk. Tapi hingga Rabu (3/12), permintaan itu belum juga dikabulkan.
“Saya minta helikopter untuk distribusi ke pedalaman. Tidak ada juga.”
Nada frustrasi itu sulit disembunyikan.
BNPB akhirnya memastikan dua titik distribusi udara mulai dioperasikan dari Banda Aceh hari ini. Tapi bagi warga yang sudah menunggu dua minggu, kabar itu datang terlambat.
Presiden Sudah Datang, Tapi Warga Masih Terkepung
Presiden Prabowo memang sudah meninjau Aceh dan melepas bantuan dari Sumatera Utara. Puluhan ton beras telah dikirim, helikopter TNI Cracal juga sempat diterbangkan ke Bener Meriah.
Namun di Aceh Utara, skala kerusakan membuat aliran bantuan seperti tetes kecil di tengah lautan.
“Jangan biarkan rakyat kami mati kelaparan,” pinta Ismail lagi.
Sebuah kalimat yang terasa lebih seperti doa daripada sekadar permintaan.
Banjir yang Menyamai Luka Kolektif
Dari Aceh Tamiang hingga Padang, dari Bener Meriah hingga Tapanuli, banjir di Sumatera kini tercatat sebagai salah satu yang terdahsyat dalam 20 tahun terakhir. Ada kampung yang hilang, jembatan-jembatan putus, dan antrean BBM yang mengular puluhan meter.
Beberapa warga mulai kelaparan. Sebagian lain mulai berebut logistik.
Ini bukan hanya bencana alam—ini bencana kemanusiaan.
Saat Jeritan Bupati Menjadi Suara Semua Korban
Dalam video yang beredar, Ismail—atau Ayahwa, begitu warganya memanggilnya—membacakan surat untuk Presiden. Suaranya pecah. Bukan karena lelah, tapi karena tak sanggup lagi melihat warganya menunggu bantuan yang tak kunjung datang.
Apa yang ia ucapkan bukan sekadar kritik.
Itu adalah pekik seorang pemimpin yang sejak hari pertama berada di tengah air pasang, tanpa listrik, tanpa sinyal, tanpa kepastian kapan bantuan datang.
Dan pekik itu, pada akhirnya, adalah suara semua korban yang namanya tak tercatat di kamera.**”
