PENONAKTIFAN sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah kebijakan besar yang tidak bisa dilihat sekadar sebagai pembaruan administratif.
Ia menyentuh langsung kehidupan jutaan warga miskin yang selama ini menggantungkan akses berobat pada perlindungan negara melalui BPJS Kesehatan.
Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemutakhiran data agar subsidi kesehatan tepat sasaran.
Secara prinsip, langkah ini patut diapresiasi. Anggaran negara harus dikelola dengan akuntabel, dan integrasi data sosial nasional memang diperlukan untuk mencegah inclusion error yakni subsidi yang tidak tepat sasaran.
Namun dalam kebijakan sosial, ada risiko yang lebih sensitif: exclusion error. Yaitu ketika warga yang masih miskin justru terhapus dari sistem perlindungan.
Angka 11 juta bukanlah penyesuaian kecil. Jika dibandingkan dengan total peserta JKN yang mencapai sekitar 270 juta jiwa, maka jumlah tersebut setara dengan populasi satu provinsi besar.
Artinya, kebijakan ini menyentuh proporsi signifikan dari kelompok penerima subsidi kesehatan.
Dalam konteks fiskal, anggaran kesehatan nasional berada pada kisaran ratusan triliun rupiah per tahun.
Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara Rp160–190 triliun, sementara belanja JKN secara keseluruhan melalui BPJS Kesehatan mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun.
Penghematan akibat koreksi data PBI tentu penting untuk keberlanjutan fiskal. Namun secara proporsional, potensi efisiensi dari penyesuaian ini kemungkinan hanya sebagian kecil dari total belanja jaminan kesehatan nasional.
Dengan demikian, pertanyaannya menjadi relevan: apakah risiko gangguan akses layanan bagi jutaan warga miskin sebanding dengan manfaat fiskal yang diperoleh?
Kesehatan adalah sektor dengan risiko sosial paling tinggi. Bagi pasien penyakit kronis—seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin, pasien kanker dengan terapi berkala, atau ibu hamil risiko tinggi—jeda layanan bukan sekadar persoalan administrasi.Ia bisa berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas hidup.
Di sinilah pentingnya desain transisi kebijakan.
Karena itu, ada beberapa langkah strategis yang penting dipastikan:
Pertama, masa transisi otomatis tanpa jeda layanan bagi peserta terdampak, sehingga verifikasi ulang tidak memutus akses berobat.
Kedua, perlindungan khusus bagi pasien penyakit kronis dan kondisi gawat darurat melalui sistem auto-aktif atau prioritas reaktivasi.
Ketiga, mekanisme reaktivasi yang sederhana dan cepat, berbasis pemerintah daerah, tanpa birokrasi berlapis yang menyulitkan warga miskin.
Keempat, transparansi kriteria dan komunikasi publik yang jelas, agar masyarakat memahami alasan kebijakan dan jalur pengaduan yang tersedia.
***
Reformasi kebijakan sosial tidak diukur dari berapa juta nama yang dicoret dari daftar, melainkan dari seberapa banyak warga rentan yang tetap terlindungi setelah reformasi dilakukan.
Dalam politik kesejahteraan, legitimasi tidak hanya dibangun dari akurasi data, tetapi dari rasa aman yang dirasakan masyarakat.
Publik tidak menilai kebijakan dari istilah teknokratis seperti “sinkronisasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)” atau “validasi desil ekonomi.”
Publik menilai dari pertanyaan sederhana: apakah negara masih menjamin saya bisa berobat ketika saya sakit?
Jika pembaruan data ini mampu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan perlindungan tanpa jeda bagi rakyat miskin, maka reformasi akan dipandang sebagai kemajuan yang adil.
Namun jika akses layanan terganggu, maka persepsi publik terhadap komitmen perlindungan sosial dapat tergerus.
Reformasi harus terus berjalan. Tetapi reformasi yang kuat adalah reformasi yang melindungi.
Di tengah dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, menjaga rasa aman sosial rakyat kecil bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga fondasi stabilitas nasional. Dan di situlah keberpihakan kebijakan benar-benar diuji.***
Leecarlo Millano, Ketua Bidang Kesehatan DPP Projo
Penulis : Leecarlo Millano
