JAKARTA, Mevin.ID – Pemerintah Iran memberikan tanggapan terkait derasnya desakan publik di Indonesia, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar pemerintah RI segera mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP).
BoP sendiri merupakan badan bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang bertugas dalam rekonstruksi dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pasca-konflik.
Gelombang desakan agar Indonesia keluar dari BoP mencuat tajam setelah serangan udara gabungan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Iran Hormati Kepentingan Kedaulatan Indonesia
Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap keputusan kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
Menurutnya, Iran memahami bahwa setiap negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan arah diplomatiknya.
“Kami percaya bahwa kebijakan dari setiap negara diambil berdasarkan kepentingan negara tersebut. Dan kami tidak bisa memuat (mendikte) kebijakan dari suatu negara,” ujar Boroujerdi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/3).
Meskipun diplomasi Iran tetap formal, pernyataan ini muncul di tengah harapan Teheran agar negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, mengambil sikap yang lebih tegas dalam mengutuk aksi militer sepihak yang dilakukan oleh blok Amerika-Israel.
MUI: BoP Tidak Efektif dan Abaikan Kemanusiaan
Sebelumnya, MUI secara resmi mendesak pemerintah Indonesia untuk mundur dari Dewan Perdamaian atau BoP. MUI menilai AS tidak lagi memiliki legitimasi moral sebagai penengah perdamaian di Gaza setelah mendukung serangan mematikan ke wilayah Iran.
Dalam pernyataannya, MUI mempertanyakan apakah strategi BoP benar-benar diarahkan untuk perdamaian yang adil bagi Palestina atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang di Timur Tengah.
“MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian bunyi petikan pernyataan resmi MUI pada Minggu (1/3).
Dinamika Mediasi dan Keamanan Kawasan
Di sisi lain, Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat menawarkan peran mediasi untuk gencatan senjata antara AS dan Iran.
Namun, dengan situasi yang kian memanas—termasuk serangan balasan drone Iran ke pangkalan militer Inggris di Siprus—posisi Indonesia di badan perdamaian bentukan Trump kini berada di bawah sorotan tajam publik domestik.
Saat ini, posisi pimpinan tertinggi Iran dipegang sementara oleh Ayatollah Alireza Arafi, sementara ketegangan di kawasan terus meningkat menyusul jatuhnya jet tempur AS di Kuwait dan ancaman penutupan jalur perdagangan Selat Hormuz.***
Editor : Bar Bernad
