Palu, Mevin.ID – Pernyataan anggota Komisi V DPR RI dari Nasdem, Mori Hanafi, yang menyebut “rezim Jokowi jahat” karena sejumlah bendungan tidak berfungsi di NTB, berbuntut panjang.
Bukan hanya soal bendungan, tapi soal memori politik sebuah partai yang dulu berada di lingkaran kekuasaan—dan kini melempar batu sambil sembunyi tangan.
Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, langsung menanggapi sinis. Di Palu, ia menyindir: “Bukannya dulu Fraksi Nasdem itu bagian dari Pak Jokowi?”
Ali mengingatkan bahwa pembangunan bendungan adalah kebijakan presiden, tetapi aspek teknis—mulai dari perencanaan hingga jaringan irigasi—ada di tangan Kementerian PUPR, balai teknis, hingga pemerintah daerah.
Menuding Jokowi sebagai pihak yang ‘jahat’, kata Ali, justru menampilkan ketidaktahuan tentang bagaimana negara bekerja.
Bendungan Jadi Polemik, Kenapa Baru Sekarang?
Mori Hanafi sebelumnya menyebut banyak bendungan era Jokowi tidak dapat difungsikan karena tidak dilengkapi jaringan irigasi.
Bendungan Tanju, Mila, Bintang Bano, Beringin Sila, hingga Tiu Suntuk disebutnya “tidak bisa dipakai” oleh masyarakat NTB.
Padahal, menurut Ali, proses pembangunan infrastruktur tidak selesai dalam satu masa jabatan. Irigasi, jaringan tersier, dan ekosistem pertanian adalah fase lanjutan yang memang sering baru selesai bertahun-tahun setelah bendungan diresmikan.
Di titik ini, PSI menilai Nasdem justru lupa bahwa mereka dulu ikut mengetuk anggaran proyek-proyek yang kini mereka kritik.
PSI: Kalau Dulu Ikut Setuju, Sekarang Jangan Lempar Tanggung Jawab
“Teman-teman Nasdem itu dulu ikut menyetujui anggarannya. Kok sekarang yang disalahkan Presiden?” ucap Ali.
PSI meminta Nasdem tidak sekadar berteriak dari kejauhan. Kalau memang ingin memperjuangkan fungsi bendungan bagi masyarakat, lanjutnya, tugas DPR adalah mengawalnya, bukan sekadar menempelkan label “jahat” ke pemerintahan sebelumnya.
Lebih jauh, Ali menegaskan bahwa pemerintah Prabowo kini mendukung keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur era Jokowi.
Karena itu, fokusnya adalah menyelesaikan jaringan penunjang agar bendungan-bendungan yang sudah berdiri bisa memberi manfaat.
Di Balik Kritik, Ada Luka Lama?
Sindiran PSI juga menyentuh persoalan yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan: relasi Nasdem dan Jokowi yang tidak selalu mulus menjelang akhir masa jabatan.
Termasuk fakta bahwa beberapa kader penting Nasdem—seperti Johnny G. Plate dan Syahrul Yasin Limpo—ditangkap dalam kasus korupsi di era Jokowi.
Di akar rumput, narasi “rezim jahat” terdengar seperti upaya menjauhkan diri dari beban politik masa lalu.
Namun bagi PSI, yang kini memosisikan diri sebagai rumah baru bagi para loyalis Jokowi, kritik Nasdem justru terlihat sebagai inkonsistensi.***
