Bandung Barat, Mevin.ID – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Jumat, 7 Maret 2025.
Lokasi ini direncanakan menjadi salah satu lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat, program pendidikan yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam kunjungannya, Mensos tidak hanya mengecek kondisi fisik bangunan, tetapi juga melihat potensi ekonomi di sekitar lokasi. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ini kita cek lapangan sambil membuat perencanaan. Selain itu, kita melihat potensi yang ada, termasuk dampaknya terhadap perekonomian sekitar,” ujar Saifullah dalam agenda Silaturahmi dan Dialog bersama Keluarga Penerima Manfaat.
Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis Berasrama untuk Anak Miskin
Program Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Seluruh biaya pendidikan, termasuk tempat tinggal, akan ditanggung oleh negara.
“Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah lulus, mereka bisa melanjutkan kuliah dan menjadi agen perubahan bagi keluarga serta lingkungan mereka,” jelas Saifullah.
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi penanggung jawab utama, sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) menyiapkan tenaga pengajar dan kurikulum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membantu pembangunan sarana dan prasarana, serta pemerintah daerah berperan dalam mendukung pelaksanaannya.
Target 500 Sekolah Rakyat dan 500.000 Lulusan
Mensos memaparkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat dengan kapasitas masing-masing 1.000 siswa. Jika target ini tercapai, dalam satu generasi akan ada 500.000 lulusan yang siap berkontribusi bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika wong cilik bangkit. Maka, kita harus memastikan kaum dhuafa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan,” tegas Saifullah.
Program ini akan mulai beroperasi pada 2025, dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, sudah ada 40 Sekolah Rakyat yang siap berjalan. “Minggu depan, saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk memperluas jangkauan program ini,” tambahnya.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Jadi Acuan
Kemensos telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memungkinkan pemetaan keluarga miskin secara akurat. Dari data tersebut, 18 juta keluarga telah teridentifikasi dan akan diprioritaskan dalam program Sekolah Rakyat.
Terkait anggaran, Saifullah menjelaskan bahwa alokasi biaya masih dalam perhitungan, mengingat penerimaan siswa dilakukan bertahap. “Tahun ini kita mulai dari kelas 1 dan 2. Pada 2027-2028, setiap Sekolah Rakyat bisa mencapai 1.000 siswa,” katanya.
Dukungan dari Yayasan Bina Siswa Madani
Ketua Yayasan Bina Siswa Madani, M. Azizi Rois, mengapresiasi program ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah, sejak 1994 kami sudah menjalankan program serupa. Hingga kini, sudah ada 28 angkatan yang berhasil menyelesaikan pendidikan di lembaga kami,” ungkapnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, yayasan pendidikan, dan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Dengan konsep asrama, siswa dapat fokus belajar, sementara orang tua tetap dapat menjenguk anak-anak mereka. Sekolah Rakyat ini gratis dan kami prioritaskan siswa dari sekitar agar orang tua bisa mengawasi perkembangan anaknya,” tandas Saifullah.***
