Satu Tahun Farhan-Erwin di Bandung: Disebut Terpasung Janji Politik dan Cengkeraman Oligarki

BANDUNG, Mevin.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bandung, Farhan – Erwin, kritik tajam datang dari aktivis lingkungan kawakan.

Dedi Kurniawan, Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat sekaligus Koordinator FK3I Nasional, menilai rapor pemerintahan saat ini jauh dari kata memuaskan.

Dedi menengarai bahwa kebijakan yang diambil setahun ke belakang bukan untuk kepentingan publik, melainkan bentuk “pelunasan” janji politik kepada para penyokong modal atau oligarki.

Rapor Merah Tata Kelola Kota

Dalam evaluasinya, Dedi menyoroti beberapa persoalan fundamental yang hingga kini masih menjadi benang kusut di Kota Bandung:

• Sengketa Lahan Abadi: Persoalan lahan Kebun Binatang Bandung, sengketa lahan SMAN 1, Dago Elos dan Sukahaji menjadi bukti lemahnya posisi pemerintah dalam mengamankan aset publik, ruang terbuka hijau dan dukungan positif terhadap hak rakyat.
• Kegagalan Infrastruktur: Masalah klasik seperti banjir yang tak kunjung surut, kemacetan yang kian parah, hingga tata kelola pasar induk (Gedebage dan Caringin) dinilai hanya jalan di tempat. Sampah visual Reklame yang jelas melanggar tak pernah ditindak.
• Krisis Sampah: Penanganan sampah dianggap belum menyentuh akar permasalahan hulu, sehingga residu masalahnya terus membebani warga.
• Ironi Kepemimpinan: Hanya sembilan bulan setelah menjabat, Erwin tersandung kasus dugaan korupsi. Ini menjadi salah satu catatan sejarah terkelam bagi pejabat publik di Bandung dalam hal durasi singkat dari pelantikan menuju status tersangka.
• ​Skor Risiko: Dengan indeks risiko korupsi di angka 69, sistem manajemen ASN dan pengadaan barang/jasa di Pemkot Bandung berada dalam zona bahaya.

Indikasi “Walikota Robot” dan Cengkeraman Oligarki

Poin paling krusial dalam kritik Dedi adalah dugaan adanya desain politik yang sengaja diatur untuk kepentingan tertentu. Ia mempertanyakan independensi Walikota dalam mengambil keputusan strategis.

“Kami melihat apakah Walikota dijadikan robot oligarki atau dia memang melakukan komitmen dengan para oligarki. Residu politik satu tahun ke belakang ini tampak seperti desain jahat demi kepentingan kekuasaan,” tegas Dedi Kurniawan dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Dedi juga menambahkan bahwa minimnya keterbukaan informasi publik memperkuat indikasi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintahan Farhan-Erwin.

Masyarakat Sibuk Bertahan Hidup, Gerakan Kritis Melemah

Dedi juga menyoroti fenomena sosial di mana masyarakat Kota Bandung saat ini cenderung pasif terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, faktor ekonomi yang tidak stabil memaksa warga lebih fokus untuk bertahan hidup daripada mengawal kebijakan.

“Masyarakat sibuk memikirkan cara bertahan hidup akibat faktor ekonomi. Hal ini menyebabkan gerakan kritis dari mahasiswa dan jaringan aktivis nyaris terlihat kurang tegas dan keras dalam mengontrol jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bandung belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik pedas yang dilontarkan oleh tokoh aktivis lingkungan tersebut.***

Penulis : Bar Bernad