Majalengka, Mevin.ID – Pengamat sosial ekonomi asal Majalengka, yang juga mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Majalengka, Muhammad Afzal, menilai keberhasilan program koperasi desa dan kelurahan yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pengurus koperasi.
Menurut Afzal, proses seleksi pengurus koperasi tidak boleh sekadar mempertimbangkan kedekatan sosial atau politik lokal, tetapi harus mengutamakan individu yang memiliki pengalaman dalam usaha riil dan manajemen ekonomi berbasis komunitas.
“Jangan hanya karena tokoh masyarakat atau punya pengaruh sosial, lalu langsung jadi pengurus koperasi. Minimal mereka punya rekam jejak berwirausaha, mengelola usaha mikro, atau pernah aktif dalam kegiatan ekonomi produktif,” ujar Afzal saat ditemui di Majalengka, Jumat (23/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koperasi Desa Bukan Sekadar Formalitas
Afzal menekankan bahwa koperasi desa bukan sekadar program simbolik, melainkan pertaruhan nyata keberhasilan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.
Karena itu, kunci utamanya terletak pada pengelola yang paham dinamika usaha dan mampu menjaga kepercayaan anggota.
“Jika koperasi ini berhasil seharusnya bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang akan hadir menjadi kompetitor bagi perusahaan ritel modern yang sekarang menjamur sampai ke pelosok”, kata Afzal
“Kalau salah kelola, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan ini akan membuat program pemerintah mandek di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk tidak tergesa-gesa menargetkan kuantitas koperasi, tetapi fokus pada pembinaan intensif dan kualitas manajemen di tahap awal.
Perlu Seleksi Transparan dan Audit Berkala
Afzal juga mendorong agar proses seleksi dilakukan secara transparan, melibatkan tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok tani/nelayan. Selain itu, ia menyarankan adanya sistem audit berkala untuk mengevaluasi kinerja koperasi yang telah terbentuk.
“Harus ada mekanisme pengawasan dan pendampingan. Jangan sampai koperasi desa hanya aktif di atas kertas, tapi macet karena salah urus,” katanya.
Program koperasi desa dan kelurahan merupakan salah satu prioritas ekonomi Prabowo-Gibran, dengan target terbentuknya lebih dari 80.000 koperasi aktif di seluruh desa dan kelurahan Indonesia hingga 2025.***
