JAKARTA, Mevin.ID – Mulai hari ini, Jumat (2/1/2026), Indonesia resmi meninggalkan paradigma lama hukum kolonial dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Salah satu terobosan paling mencolok dalam aturan baru ini adalah diperkenalkannya Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu pidana pokok.
Langkah ini menandai pergeseran besar dalam sistem pemidanaan, dari yang semula berfokus pada penjara (retributive) menjadi pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
Fakta Penting Pidana Kerja Sosial
Berdasarkan ketentuan terbaru, berikut adalah poin-poin utama yang perlu diketahui masyarakat mengenai implementasi sanksi ini:
- Alternatif Penjara: Hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun. Secara spesifik, sanksi ini ditujukan bagi mereka yang diputus pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II (maksimal Rp10 juta).
- Durasi Fleksibel: Durasi pelaksanaan kerja sosial diatur antara 8 jam hingga 240 jam, dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 6 bulan. Pengaturan jam kerja dilakukan secara fleksibel agar tidak mematikan produktivitas atau pekerjaan utama terpidana.
- Bentuk Kegiatan: Terpidana diwajibkan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi publik, seperti membantu di panti asuhan, rumah sakit, fasilitas umum, atau kegiatan kemanusiaan lainnya tanpa dibayar.
- Solusi Overkapasitas Lapas: Kehadiran pidana kerja sosial diharapkan menjadi solusi konkret atas masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang didominasi oleh pelaku tindak pidana ringan.
Pengawasan Ketat
Pelaksanaan hukuman ini tidak dilepas begitu saja. Setiap terpidana akan berada di bawah pengawasan Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Jika terpidana terbukti tidak menjalankan sanksi kerja sosial sesuai amar putusan, maka hakim dapat memerintahkan pengulangan kerja sosial atau menggantinya dengan pidana penjara/denda.
Kesiapan Infrastruktur
Menyambut pemberlakuan hari ini, Mahkamah Agung (MA) bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan koordinasi intensif.
Beberapa daerah, termasuk Kabupaten Konawe, bahkan dilaporkan telah mulai menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menampung para terpidana kerja sosial ini.
Pemberlakuan KUHP baru ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih manusiawi, di mana pelaku tindak pidana ringan diberikan kesempatan untuk “menebus dosa” dengan berkontribusi langsung bagi masyarakat tempat mereka tinggal.***
