Bandung, Mevin.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, akhirnya buka suara menanggapi sindiran Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, terkait ketidakhadirannya dalam rapat-rapat resmi pemerintah, khususnya sidang paripurna DPRD Jawa Barat.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @hermansuryatman, Herman menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD Jabar yang digelar pada Kamis, 19 Juni 2025.
Ia menyebut sedang dalam tugas mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam penanganan pasca-bencana di Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta.
“Simkuring nembe reureuh, wangsul ti Pasir Munjul, Purwakarta. Ditugaskeun ku Pak Gubernur ‘Bapak Aing’ ngadampingi kunjungan kerja Pak Menko PMK,” ujar Herman dalam logat Sunda yang khas.
“Ada 218 jiwa terdampak, 83 kepala keluarga, dan 68 rumah. Pak Menko turun langsung memberi simpati, bantuan, dan mendorong percepatan penanganan, termasuk relokasi,” tambahnya.
Herman menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan merupakan bagian dari tugas strategisnya sebagai Sekda. Ia memastikan bahwa konsolidasi antara Pemprov dan Pemkab berjalan efektif dalam penanganan bencana, termasuk perumusan tindak lanjut logistik, kesehatan, hingga relokasi korban.
“Hapunten teu tiasa hadir rapat paripurna DPRD, margi waktuna bentrok sareng tugas di lapangan,” ucap Herman.
“Insya Allah, warganet tiasa cek jejak digital kami. Totalitas kami untuk membangun Jabar insya Allah teu diragukeun.”
Selain menekankan komitmennya, Herman juga menyatakan loyalitasnya kepada Gubernur Dedi Mulyadi maupun Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
“Kami bertugas tidak hanya dari balik meja. Kami harus menyentuh langsung persoalan di lapangan. Kami loyal pada Gubernur, Wakil Gubernur, ASN, dan seluruh mitra kerja. Tugas kami bukan tampil, tapi menuntaskan.”
Sindiran dari Wakil Gubernur
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas sindiran keras yang dilontarkan Erwan Setiawan dalam rapat paripurna DPRD Jabar.
Dalam forum tersebut, Erwan mengomentari absennya Herman dalam sejumlah agenda penting, termasuk rapat yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Awalnya, kritik datang dari anggota Fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail, yang mempertanyakan utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan yang disebut mencapai Rp300 miliar.
Pipik meminta penjelasan langsung dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dijabat oleh Sekda.
Namun karena Herman tidak hadir, Erwan yang mewakili eksekutif memberikan pernyataan, dan menyebut bahwa dirinya maupun Gubernur Dedi Mulyadi belum menjabat pada tahun anggaran 2024.
“Sekalian tanya, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada,” sindir Erwan, yang disambut riuh hadirin sidang.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi viral dan memunculkan spekulasi tentang disharmoni internal di lingkaran Pemprov Jabar.
Kini, lewat pernyataan terbuka di media sosial, Sekda Herman Suryatman berusaha menegaskan posisinya: bahwa dirinya tetap menjalankan tugas dengan komitmen tinggi, meski sering kali harus bekerja di luar sorotan ruang sidang maupun kantor pemerintahan.***
