Kejutan Senin Siang: Sebuah Jilid Pemikiran
“Kurir: Maaf, dengan Pak Awi?”
“Aku: Betul.”
Dialog singkat itu membuka Senin siang saya (23/12/2025). Sebuah paket mendarat, dikirim oleh Hendarsam Marantoko—seorang kawan, politisi, sekaligus aktivis muda yang wajahnya kerap menghiasi perbincangan politik nasional, terutama terkait Partai Gerindra dan Presiden Prabowo. Sebuah hadiah tutup tahun yang penuh makna.
Tanpa menunggu lama, saya membuka bungkusnya. Sebuah buku tebal muncul: Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 6: Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, terbitan LP3ES. Inilah kristalisasi pemikiran sang Bapak Koperasi, Mohammad Hatta.
Kejutan ini mendorong saya membuka laptop Acer usang yang huruf-huruf pada tuts-nya mulai memudar. Jemari saya mulai menari, sementara angan menerawang jauh pada dua sahabat lama dalam perjuangan: Margono dan Hatta.
Margono dan Hatta: Persahabatan di Garis Rakyat
Siapa Margono? Beliau adalah RM Margono Djojohadikusumo, pendiri Yayasan Hatta tahun 1950 sekaligus pendiri Bank BNI. Persahabatan keduanya adalah pertautan dua tokoh pemikir ekonomi kerakyatan.
Margono memahami semangat ekonomi koperasi melalui pengalamannya di Shomin Ginko (cikal bakal BRI) saat pendudukan Jepang.
Tugasnya mengurus pangan dan penyuluhan petani membawanya sering berdiskusi dengan Bung Hatta. Dedikasi Margono pada Hatta tidak main-main; ia mendirikan Yayasan Hatta yang menyimpan lebih dari 30.000 buku koleksi sang proklamator.
Komitmen Margono pada kedaulatan ekonomi bahkan teruji secara ekstrem. Saat Agresi Militer Belanda II (1948), ia berperan dalam penjualan sekitar 7 ton emas ke Macau untuk membiayai diplomasi dan logistik perang demi pengakuan kedaulatan Indonesia.
Koperasi Merah Putih: Warisan Sang Kakek
Hadirnya program Koperasi Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto hari ini bukanlah hal yang kebetulan.
Ini adalah manifestasi pemikiran dan komitmen sang kakek, Margono, terhadap ekonomi akar rumput. Melalui Keppres Nomor 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo membentuk Satgas Percepatan Kopdes/Kelurahan Merah Putih.
Prabowo memiliki kesamaan visi dengan Hatta dan Margono: bangsa yang kuat dimulai dari kedaulatan ekonomi di desa.
Koperasi dipilih karena merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa—bergotong royong dan menolong diri sendiri.
Bung Hatta menyebut ini sebagai Social Capital (Modal Sosial). Ada tujuh nilai dasar spirit koperasi yang ditekankan: kepercayaan (trust), keadilan, kejujuran, tanggung jawab (individualitas dan solidaritas), pemahaman cerdas, kemauan menolong diri sendiri, serta kesetiaan dalam kekeluargaan.
Literasi dan Dual Identity
Mengelola koperasi tidaklah mudah. Ia memiliki keunikan yang tidak dimiliki manajemen usaha lain. Salah satunya adalah Dual Identity (Identitas Ganda): di mana anggota adalah pemilik sekaligus pasar tetap (captive market).
Koperasi sesungguhnya naif jika gagal bersaing, asalkan edukasi dan roh koperasi telah meresap ke dalam jiwa anggotanya.
Langkah strategis kini diambil pemerintah. Menteri Dikti Saintek, Brian Yuliarto, menegaskan akan menghidupkan kembali mata kuliah Koperasi di perguruan tinggi.
Koperasi bukan konsep kuno, melainkan instrumen strategis melawan ketimpangan ekonomi.
Selaras dengan itu, Kementerian Koperasi yang kini digawangi Ferry Joko Juliantono, telah menandatangani kerja sama dengan Yayasan Hatta (diwakili Halida Hatta) untuk mendirikan Sekolah Pemikiran Bung Hatta.
Kolaborasi ini penting untuk menjadikan gagasan Hatta sebagai rujukan kebijakan yang pro-rakyat kecil.
“Ikopin, Apa Kabarmu Kini?”
Di tengah keriuhan wacana koperasi Merah Putih, sebuah tanya mengusik batin: “Apa kabarmu, Ikopin?”
Angan saya melayang ke tahun 90-an. Kala itu, Jatinangor adalah “Indonesia Mini”. Ribuan anak negeri berjaket kuning—lambang kemakmuran—hilir mudik di gerbang kampus megah itu.
Ikopin adalah magnet, rujukan utama negara jika bicara koperasi. Kita punya nama-nama besar seperti Prof. Yuyun Wirasasmita, Prof. Herman Suwardi, hingga Dr. Suwandi yang suaranya selalu diburu media.
Namun kini, keriuhan itu meredup. Di luar Pulau Jawa, nama Ikopin bahkan mulai tak terdengar. Saat momentum Koperasi Merah Putih muncul, institusi ini seolah gagap mengambil panggung.
Kita bangga di grup WhatsApp alumni, namun sunyi di ruang kebijakan negara. Penyusunan roadmap koperasi 2026 justru lebih banyak melibatkan alumni secara personal, bukan secara institusional.
Mengapa kita seolah alergi dengan media? Alergi menyampaikan gagasan, kajian, atau sekadar ikut berdialektika di ruang publik?
Jika Sekolah Pemikiran Hatta mulai didirikan dan koperasi kembali masuk kampus, pertanyaannya tetap satu: Di mana posisi Ikopin?
Apakah kita akan tetap menjadi catatan kaki dalam lembaran CV, atau kembali menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi kerakyatan?
Quo Vadis, Ikopin?
***
Ali Wardhana Isha, Pemerhati Kebijakan Publik dari The Ihakkie Filantropy School (TIFS) Alumni Ikopin
Penulis : Ali Wardhana Isha
Editor : Bar Bernad
