SESAR Lembang merupakan patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 kilometer yang membentang dari Padalarang hingga Jatinangor, melintasi wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Purwakarta, Subang, dan Sumedang.
Kajian BMKG bersama para peneliti dari ITB serta BRIN (eks LIPI) menunjukkan bahwa Sesar Lembang berpotensi memicu gempa berkekuatan hingga Mw 6,5–7,0, dengan dampak serius bagi kawasan Bandung Raya dan sekitarnya yang memiliki kepadatan penduduk dan konsentrasi infrastruktur tinggi.
Ancaman ini bukan sekadar hipotesis ilmiah. Ia adalah realitas geologis yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bencana besar.
Namun ironisnya, hingga hari ini, literasi kebencanaan masyarakat di wilayah terdampak Sesar Lembang masih sangat rendah.
Pengetahuan tentang karakter gempa sesar aktif, potensi dampak, serta langkah-langkah penyelamatan diri belum menjadi kesadaran kolektif.
Risiko Tinggi, Kapasitas Rendah
Dalam kerangka pengelolaan risiko bencana, ancaman (hazard) yang besar seharusnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas (capacity).
Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Kapasitas masyarakat di level tapak—keluarga, RT/RW, komunitas lokal—masih sangat minim.
Banyak warga yang tidak mengetahui apakah rumahnya berada di zona rawan gempa, tidak memahami jalur evakuasi, dan belum pernah terlibat dalam simulasi kebencanaan.
Data BNPB menunjukkan bahwa gempa bumi merupakan salah satu ancaman bencana dengan potensi kerugian tertinggi di Indonesia.
Namun pendekatan mitigasi selama ini masih cenderung berorientasi pada aspek fisik dan teknis, sementara mitigasi non-struktural berupa literasi kebencanaan, edukasi publik, dan kesiapsiagaan sosial belum menjadi prioritas utama.
Padahal, dalam banyak peristiwa gempa, korban jiwa bukan semata akibat kekuatan gempa, melainkan karena ketidaktahuan, kepanikan, dan ketidaksiapan.
Sekolah dan Kampus Masih Rentan
Kondisi yang tak kalah memprihatinkan terlihat di satuan pendidikan. Sekolah dan kampus di wilayah rawan Sesar Lembang belum sepenuhnya menjadikan pendidikan kebencanaan sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran.
Simulasi gempa masih jarang dilakukan, rencana kontinjensi belum tersedia atau hanya bersifat administratif, dan tenaga pendidik belum dibekali kapasitas kebencanaan yang memadai.
Situasi ini berbahaya. Sekolah dan kampus adalah ruang berkumpulnya ribuan orang setiap hari.
Tanpa literasi kebencanaan yang kuat, institusi pendidikan justru berpotensi menjadi ruang paling rentan saat gempa terjadi.
Literasi Kebencanaan sebagai Agenda Kebijakan Publik
Literasi kebencanaan bukan sekadar kegiatan sosialisasi atau penyuluhan sesaat. Ia harus ditempatkan sebagai agenda kebijakan publik dalam pengelolaan risiko Sesar Lembang.
Pemerintah daerah di wilayah terdampak perlu segera mengambil langkah konkret dan terukur, antara lain:
Mengintegrasikan pendidikan kebencanaan berbasis risiko Sesar Lembang ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
Memperkuat program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan fokus pada gempa bumi dan perlindungan kelompok rentan.
Mewajibkan simulasi gempa secara berkala di permukiman padat, sekolah, fasilitas publik, dan kawasan industri.
Membangun kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk memperluas literasi kebencanaan.
Pengalaman negara-negara rawan gempa seperti Jepang menunjukkan bahwa investasi jangka panjang pada literasi kebencanaan mampu menekan jumlah korban secara signifikan, meskipun gempa besar tetap terjadi.
***
Sesar Lembang adalah peringatan yang terus diabaikan. Tanpa literasi kebencanaan yang kuat, pembangunan justru akan memperbesar risiko dan memperpanjang daftar korban.
Menunggu gempa besar terjadi baru kemudian bertindak adalah bentuk kelalaian kolektif.
Membangun literasi kebencanaan di wilayah Sesar Lembang berarti membangun ketangguhan sosial.
Ini bukan pilihan, melainkan keharusan demi melindungi jutaan warga Jawa Barat dari risiko yang sudah lama kita ketahui, tetapi terlalu lama kita abaikan.***
Dadang Sudardja, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (LPBI PW NU) Jawa Barat, Ketua Dewan Nasional WALHI Periode 2012-2016, Direktur Yayasan Sahabat Nusantara, Wakil Ketua Forum PRB Jawa Barat, Anggota Dewan Sumber Daya Air Jawa Barat, Anggota Dewan Pakar Forum POSGAB, dan Pegiat lingkungan hidup dan bencana.
Penulis : Dadang Sudardja
