Jakarta, Mevin.ID — Setelah video beras bantuan yang jatuh dan tercecer di tanah viral di media sosial, TNI Angkatan Darat memastikan akan mengevaluasi metode pengiriman logistik lewat udara.
Peristiwa tersebut terjadi di Sumatera Utara, ketika helikopter yang membawa bantuan untuk korban banjir bandang terpaksa menjatuhkan paket beras dari ketinggian karena tidak bisa mendarat.
Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa prosedur penyaluran bantuan sedang dikaji ulang agar kejadian serupa tidak terulang.
“Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sekarang kita berupaya supaya tidak terjadi lagi,” kata Maruli saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.
Di lokasi yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan alasan teknis di balik keputusan menjatuhkan logistik dari udara. Menurutnya, helikopter tidak bisa mendarat karena keberadaan kabel di area drop zone.
“Pada saat mau mendarat, di situ ada kabel. Maka diputuskan oleh pilot, barang itu tetap di-drop,” ujarnya.
Agus menilai, dalam situasi darurat, waktu menjadi faktor kritis. Keterlambatan bisa membuat warga terdampak tidak mendapatkan bahan makanan pada hari itu.
“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
TNI memastikan pengiriman bantuan berikutnya akan dilakukan jauh lebih hati-hati, terutama untuk menjamin kondisi logistik tidak lagi rusak saat jatuh di lokasi. Koordinasi dengan tim darat dan pemetaan hambatan juga disebut akan diperketat.
Sebelumnya, jagat maya dihebohkan oleh video yang memperlihatkan warga memunguti beras yang berceceran di tanah—sebagian di antaranya sudah bercampur lumpur. Meski kondisi beras tidak lagi layak, warga tetap mengambilnya karena minimnya pasokan makanan setelah banjir bandang melanda.
Insiden ini memantik diskusi publik soal standar distribusi darurat dan kesiapan prosedur tanggap bencana, terutama di daerah yang sulit dijangkau jalur darat.
Meski TNI menyebut situasinya adalah keputusan taktis di lapangan, publik menuntut penyempurnaan sistem agar bantuan tidak hanya cepat sampai, tapi juga tetap layak konsumsi.***
