Soal Polemik Ijazah yang Ditahan, FKSS Jabar Minta Tak Dikaitkan dengan Hibah Bantuan Pendidikan

Bandung, Mevin.ID – Ketua FKSS Jabar Ade Hendriana meminta, penyelesaian polemik penyerahan ijazah sekolah swasta tidak dikaitkan dengan hibah dari pemerintah seperti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Hal tersebut terungkap saat agenda audiensi mengenai polemik penyerahan ijazah yang mendapat penolakan dari sekolah swasta dengan Komisi V DPRD Jawa Barat Senin (3/2/2025)

“Penyelesaian masalah ijazah ini jangan dikaitkan dengan pemberian BPMU,” ucap Ade Hendriana Ketua FKSS Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat Senin (3/2/2025)

Karena sebelumnya Ono Surono Wakil Ketua DPRD Jabar mengungkapkan masalah tunggakan siswa yang ijazahnya masih tertahan di sekolah swasta harus diselesaikan secara adil. Dia juga mengharapkan, sekolah swasta yang mendapat bantuan dari pemerintah untuk tidak melakukan penahanan ijazah.

Baca Juga : 

Besok Deadline Akhir Sekolah Negeri dan Swasta menyerahkan Ijazah yang Ditahan

Nunggak Pembayaran Sekolah, 320 Ribu Siswa di Jabar Ijazahnya Ditahan

Apakah Sekolah Swasta itu Memiliki Kewajiban Memberikan Ijazah yang Tertahan ?

Demul : Tak Ada Alasan Sekolah Negeri atau Swasta untuk Tahan Ijazah !

“Saya lihat ada satu sekolah (swasta) yang mendapatkan hibah bantuan sampai Rp 2 miliar, harusnya ada komitmen bahwa mereka tidak menahan ijazah itu karena Rp 2 miliar sudah didapat dari pemerintah,” tegasnya.

Dengan begitu menurut Ono, ke depan pemerintah harus melakukan verifikasi sebelum memberi bantuan kepada sekolah. Verifikasi dilakukan dengan memberikan syarat agar sekolah dilarang menahan ijazah jika ingin mendapat bantuan dari pemerintah.

“Ke depan terkait dengan hibah bantuan untuk pembangunan ruang kelas misalnya, harus ada verifikasi syarat-syarat, salah satunya misalnya yang bisa mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka sekolah itu dilarang untuk menahan ijazahnya,” ucap Ono.

Sementara, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung S.Pd atau Mang Untung mengatakan sesungguhnya himbauan dari Disdik untuk tidak menahan ijazah yang menunggak pembayaran selalu dilakukan setiap tahun namun tidak Viral.

Soal penahanan ijazah, kita harus membaca kronologis dari awal agar berimbang, jangan kemudian terkesan sekolah yang disalahkan.

“Sekarang sekolah dibuly karena tidak menyerahkkan ijazah, kalau ditanya soal kesabaran. Mereka sudah sabar sejak tidak bayar SPP”, kata Mang Untung.

Mang Untung sangat memahami suasana kebatinan dari sekolah-sekolah swasta yang sebenarnya tidah “Happy” menahan Ijazah Siswa

“Kenapa kemudian ditahan tapi diantaranya karena sekolah-sekolah swasta itu menggantungkan nasibnya dari uang SPP yang kemudian pembayarannya tidak lancar dan kemudian menjadi tunggakan karena mungkin itu enggak Bayar”, kata Mang Untung

“Namun, sekalipun demikian sekolah tidak menutup untuk terus menahan, contoh kalau dia (siswa) mau kerja silakan bisa di fotocopy”, pungkasnya

Solusinya, Mang Untung selaku Ketua Komisi V DPRD Jabar akan mengawal MoU antara pemprov dengan perwakilan sekolah swasta terkait soal penahanan Ijazah.

Sementara Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana mengatakan, pihaknya tetap tidak akan menyerahkan ijazah, jika belum ada nota kesepahaman atau MoU dengan Pemprov Jabar.

“Artinya kan itu (MoU) sebagai regulasi buat kita, dalam artian ijazah itu diserahkan dan kita juga punya dasarnya untuk pergantiannya (tunggakan siswa),” ujar Ade, di kantor DPRD Jabar, Senin (3/2/2025).

Ade menyebut, sekolah swasta memiliki rencana kerja sekolah (RKS) tahunan yang di dalamnya terdapat anggaran dan kebutuhan setiap tahunnya.(*)