Jakarta, Mevin.ID – Semangat gotong royong antar pemerintah daerah di Indonesia sedang diuji. Melalui instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia sepakat untuk “urunan” atau bahu-membahu menyalurkan bantuan bagi 52 daerah yang terdampak bencana banjir besar di Sumatra.
Bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat ini tercatat memberikan dampak signifikan, dengan puluhan kabupaten/kota mengalami kerusakan kategori berat.
Gunakan Dana Tak Terduga (BTT)
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menyatakan bahwa pihaknya telah menggerakkan seluruh anggota untuk meringankan beban daerah terdampak.
Bantuan ini bersumber dari pos Dana Tidak Terduga (BTT) yang ada dalam APBD masing-masing daerah.
“APKASI memanfaatkan dana tidak terduga di APBD untuk menyalurkan bantuan uang tunai serta logistik. Kami memastikan kebutuhan pangan dan sandang sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Bursah dalam wawancara di Nation Hub baru-baru ini.
52 Daerah Terdampak, 40 Mengalami Kerusakan Berat
Berdasarkan data yang dihimpun APKASI, terdapat sekitar 52 kabupaten/kota yang tersapu banjir Sumatra. Dari jumlah tersebut, sekitar 38 hingga 40 daerah dilaporkan berada dalam kondisi kritis atau dampak berat.
Untuk memastikan bantuan tetap sasaran, APKASI menjalankan sistem penyaluran langsung ke titik tujuan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini dilakukan agar kebutuhan mendesak warga di pengungsian bisa segera terpenuhi.
Dorong Percepatan Rehabilitasi
Selain bantuan logistik jangka pendek, APKASI juga tengah mendorong percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Pasalnya, banjir kali ini tidak hanya merusak pemukiman, tetapi juga memutus akses ekonomi di banyak wilayah Sumatra.
Langkah “urunan” nasional ini menjadi preseden penting dalam manajemen bencana di Indonesia, di mana daerah yang tidak terdampak secara aktif mensubsidi daerah yang sedang dilanda krisis demi stabilitas nasional.***
