Jakarta, Mevin.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan optimisme terkait strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meredakan gejolak ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sesi wawancara di sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meredam dampak negatif dari kebijakan tarif tersebut dan sekaligus menggali kesempatan baru bagi perekonomian Indonesia.
Ia menambahkan, “Langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.”
Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, memilih pendekatan dialogis dalam bernegosiasi dengan Pemerintah AS untuk memahami lebih jauh sudut pandang mereka.
Selain itu, Indonesia menawarkan beberapa opsi yang dapat memangkas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia. Salah satu fokus utama dalam negosiasi ini adalah mengurangi hambatan perdagangan, baik dari sisi tarif maupun non-tarif, melalui deregulasi dan reformasi administrasi.
Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk diversifikasi negara tujuan ekspor guna mengurangi ketergantungan pada pasar AS. “Diskusi dengan berbagai mitra, seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa, terus dijalin dengan baik demi menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memperkirakan proses penyeimbangan defisit perdagangan AS terhadap negara-negara mitra akan memakan waktu antara dua hingga tiga tahun. Dalam upaya penyeimbangan ini, Pemerintah AS kini mendorong kebijakan tarif resiprokal sebagai salah satu solusi.
Indonesia sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Sejak kebijakan tarif tersebut diberlakukan, Indonesia secara aktif merespons dengan melakukan serangkaian negosiasi dan diplomasi dagang dengan AS.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Indonesia mendapat apresiasi dari pemerintah dan pelaku usaha AS karena bergerak cepat dan menyampaikan proposal kerja sama yang komprehensif.
Dalam proses perundingan, Indonesia menawarkan lima poin manfaat utama dalam proposalnya, yang mencakup ketahanan energi nasional, akses pasar ekspor, deregulasi usaha dan investasi, kerja sama rantai pasok industri strategis dan mineral kritis, serta akses teknologi dan inovasi.
Kedua negara telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan teknis yang lebih intensif dalam dua pekan ke depan untuk mencari solusi konkret yang saling menguntungkan.
Sebagai dasar hukum kerja sama, Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment, and Economic Security.***
