Susi Pudjiastuti Kecewa pada Prabowo: Luka Hati Rakyat Pangandaran di Tengah Izin Keramba

Pangandaran, Mevin.ID — Suara nelayan kembali menggema dari Pantai Timur Pangandaran. Kali ini datang dari tokoh yang selama ini dikenal vokal membela kelautan Indonesia: Susi Pudjiastuti.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu meluapkan kekecewaannya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan yang dinilainya berpotensi merusak kawasan pesisir, yakni pemberian izin keramba jaring apung (KJA) di wilayah Pangandaran.

Lewat cuitannya di platform X pada 6 Agustus 2025, Susi secara terbuka menyampaikan rasa sakit hatinya.

Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 Mohon perhatiannya.. hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luarbiasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan ijin KJA di pantai timur Pangandaran. Dimana ternyata pantai timur…

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) August 6, 2025

“Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 mohon perhatiannya. Hari ini saya sebagai rakyat bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka.”

Tak hanya Presiden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun ikut disentil oleh pendiri Susi Air tersebut. Ia menilai kebijakan yang diambil saat ini justru mengkhianati semangat pemberdayaan nelayan yang dulu pernah dijanjikan.

Susi bahkan mengungkit momen ketika Prabowo Subianto—masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat itu—berkunjung ke Pelabuhan Cikidang pada Oktober 2023.

Dalam kunjungan itu, Prabowo memberikan bantuan 10 perahu bagi nelayan, serta menyatakan komitmennya untuk mengganti bagan-bagan bambu demi mempercantik Pantai Pangandaran dan meningkatkan hasil tangkapan.

“Dulu bapak Presiden @prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi,” tulis Susi mengingatkan.

Namun kini, janji itu terasa bertolak belakang dengan izin KJA yang justru dinilai merusak tata ruang laut, mengganggu aktivitas nelayan kecil, serta berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang.

Lebih dari Sekadar Izin

Keluhan Susi Pudjiastuti merepresentasikan keresahan banyak nelayan tradisional di wilayah tersebut. Di balik pemberian izin KJA, terdapat potensi dominasi korporasi atas wilayah tangkap yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat pesisir.

Susi selama ini dikenal sebagai tokoh yang menolak praktik eksploitasi laut, terutama yang dilakukan dengan pendekatan industri skala besar yang tidak berpihak pada nelayan kecil dan keberlanjutan.

Belum ada tanggapan resmi dari Istana atau Gubernur Dedi Mulyadi atas pernyataan tersebut. Namun suara Susi kali ini bukan hanya ekspresi pribadi, tapi cermin luka kolektif masyarakat pesisir yang merasa janji telah dilupakan.***