Tegas! 8 Alumni LPDP Kena Sanksi Balikin Duit Rp2 Miliar, Dirut: Anak Pejabat Jangan Ambil Beasiswa Penuh

JAKARTA, Mevin.ID – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menunjukkan taringnya dalam menjaga amanah uang rakyat. Per 31 Januari 2026, sebanyak delapan orang awardee (penerima beasiswa) resmi dijatuhi sanksi berat berupa pengembalian dana pendidikan karena terbukti ogah pulang dan mengabdi di Indonesia.

Nilai dana yang harus dikembalikan pun fantastis, mencapai miliaran rupiah per orang. Langkah tegas ini diambil sebagai respon atas meningkatnya sorotan publik terhadap etika para penerima beasiswa yang dibiayai dari pajak masyarakat.

Sanksi Miliaran untuk Pelanggar “2N+1”

Direktur Utama LPDP, Sudarto, menjelaskan bahwa para pelanggar ini mayoritas adalah lulusan program Doktor (PhD) dan Magister (S2). Berdasarkan aturan, alumni wajib mengabdi di tanah air selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1).

“Dana yang harus dikembalikan bisa menembus hingga Rp2 miliar bagi lulusan PhD, sementara untuk Master rata-rata di bawah Rp1 miliar,” ungkap Sudarto dalam Media Briefing di Kompleks Kemenkeu, Rabu (25/2/2026).

Selain pengembalian dana, para pelanggar juga akan diblokir secara permanen dari seluruh program LPDP di masa depan. Saat ini, pihak LPDP juga tengah memeriksa 36 orang lainnya yang diduga melakukan pelanggaran serupa.

Sentilan untuk Anak Pejabat dan Figur Publik

Isu LPDP semakin memanas setelah viralnya kasus alumni berinisial DS yang terang-terangan mengaku enggan anaknya menjadi WNI. Hal ini memicu polemik mengenai kriteria penerima beasiswa, terutama dari kalangan keluarga mampu, anak pejabat, hingga artis.

Menanggapi hal tersebut, Sudarto memberikan imbauan menohok. Ia menyarankan agar anak pejabat atau figur publik yang secara ekonomi mampu tidak mengambil skema pendanaan penuh (full scholarship).

“Khusus untuk keluarga yang mampu, kami membuka kesempatan pendanaan parsial (50:50). Artinya, 50 persen dari LPDP dan 50 persen dari Anda sendiri. Dengan begitu, kita bisa lebih banyak membiayai mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelas Sudarto.

Inklusivitas dan Beasiswa Afirmasi

Untuk menepis kesan “beasiswa orang kaya”, LPDP menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas. Saat ini, alokasi beasiswa untuk jalur afirmasi (masyarakat wilayah 3T, prasejahtera, dan berkebutuhan khusus) terus ditingkatkan hingga mencapai 30 persen dalam tiga tahun terakhir.

Tujuan utama LPDP, menurut Sudarto, adalah mencari talenta terbaik Indonesia untuk menembus universitas top dunia, namun tetap memiliki moralitas dan rasa cinta tanah air untuk kembali membangun bangsa.

Poin Penting Update LPDP (Februari 2026):

• 8 Orang Sanksi: Wajib kembalikan dana hingga Rp2 Miliar/orang.
• 36 Orang Diperiksa: Atas dugaan pelanggaran masa pengabdian.
• Skema Parsial: Imbauan bagi keluarga mampu/pejabat agar tidak menguras kuota beasiswa penuh.
• Target Afirmasi: Kuota 30% difokuskan untuk masyarakat di daerah tertinggal dan prasejahtera.***

Editor : Bar Bernad