Majalengka, Mevin.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk tetap berada di jalur oposisi yang objektif dan konstruktif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
PKS berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan agar tetap selaras dengan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Majalengka, Deden Hardian Narayanto, usai menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Sabtu (20/12/2025).
Oposisi yang Konstruktif
Deden menekankan bahwa posisi PKS sebagai oposisi bukan berarti menolak semua program pemerintah, melainkan menjadi penyeimbang melalui penilaian yang adil.
“Sikap objektif dipandang perlu dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Kebijakan positif yang mengutamakan kepentingan masyarakat akan kami apresiasi. Sebaliknya, jika bertentangan, pasti akan kami kritisi,” tegas Deden kepada wartawan.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Majalengka ini menambahkan bahwa objektivitas politik memerlukan verifikasi langsung di lapangan. PKS konsisten menjalankan peran kritisnya, terutama dalam pengawasan infrastruktur.
“Justru PKS lah yang paling kritis. Awak media pun pasti tahu bagaimana sikap kritis Ketua Komisi III asal PKS yang sangat ketat menyikapi kualitas pekerjaan proyek pemerintah,” imbuhnya.
Alasan Tak Ikut Walk Out Bareng PDIP
Menanggapi aksi walk out (WO) yang dilakukan Fraksi PDIP pada sidang Paripurna beberapa waktu lalu, Deden menjelaskan bahwa PKS memiliki pandangan yang berbeda secara konstitusional.
Aksi WO tersebut terkait dengan pencabutan Perda Dana Cadangan Investasi. Menurut Deden, PKS memilih tetap bertahan karena menilai proses pengambilan keputusan sudah melalui prosedur yang benar.
“PKS saat itu tidak ikut-ikutan WO karena kami menilai keputusan sudah selesai. Pencabutan Perda terkait Dana Cadangan Investasi itu sudah final melalui kajian-kajian mendalam, serta sudah dikonsultasikan kepada pihak Kemenkumham dan Biro Hukum Jawa Barat,” pungkasnya.
Dengan sikap ini, PKS Majalengka ingin menunjukkan bahwa peran oposisi yang mereka jalankan didasarkan pada landasan hukum dan data, bukan sekadar kepentingan politik semata.***
Penulis : Salman Faqih
Editor : Bar Bernad
