Jakarta, Mevin.ID – Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rekonstruksi dan relokasi anggaran.
Rapat ini melibatkan Pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah guna memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi maupun sektor-sektor krusial lainnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025) usai rapat menyampaikan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk memperjelas langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan ulang anggaran, termasuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
“Hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi persepsi yang keliru,” ujar Dasco.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah rekonstruksi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. “Tidak ada PHK tenaga honorer. Kami memastikan efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi belanja untuk tenaga honorer dan tetap mengikuti arahan Presiden untuk pelayanan publik yang baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan tanpa pemotongan. Untuk tahun anggaran 2025, program ini akan diberikan kepada 1.040.192 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp14,7 triliun.
Begitu pula dengan beasiswa lain seperti LPDP dan Beasiswa Indonesia Bangkit yang tetap berlanjut sesuai kontrak yang sudah berjalan.
Dalam kaitannya dengan perguruan tinggi, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya menyasar aktivitas non-esensial seperti perjalanan dinas, seminar, dan seremonial, tanpa memengaruhi operasional pendidikan. “UKT (Uang Kuliah Tunggal) tidak boleh dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi ini,” tegas Sri Mulyani.
Selain itu, tunjangan kinerja dosen yang selama ini menjadi perhatian juga sedang dalam tahap finalisasi. Tunjangan ini akan diberikan kepada 97.734 dosen di berbagai kategori, termasuk dosen di PTN BLU dan PTN Satker yang belum mendapatkan remunerasi.
Dalam pembahasan lebih lanjut, DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar setiap kebijakan anggaran dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik.
DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta memastikan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak menghambat layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.***
