Jakarta, Mevin.ID — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap penyebab perbedaan data simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) yang dilaporkan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selisih data tersebut sempat memicu polemik antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Tito, simpanan Pemda bersifat dinamis sehingga perubahan waktu pelaporan membuat angka terlihat berbeda.
“Banyak kasus perbedaannya karena timing berbeda. Misalnya di Jawa Barat, BI mencatat Rp 4,1 triliun. Setelah kami cek, hanya Rp 3,8 triliun. Rp 300 miliar sisanya milik BLUD,” kata Tito di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Tito menyebut dana Pemda Jawa Barat kini sudah berkurang menjadi sekitar Rp 2,7 triliun setelah sebagian dibelanjakan untuk program daerah.
Kesalahan Input BPD Jadi Temuan Baru
Selain perbedaan waktu, Kemendagri menemukan kekeliruan data yang berasal dari bank pembangunan daerah (BPD).
Contohnya di Kalimantan Selatan. Dana simpanan provinsi tercatat sebagai milik Kota Banjarbaru hingga mencapai Rp 5,1 triliun.
“Padahal anggaran mereka tidak sebesar itu. Ini karena salah input,” jelas Tito.
Kasus serupa terjadi di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Rekening Talaud tertukar dengan Barito Utara yang memiliki dana Rp 2,6 triliun.
“Bupati Talaud malah berharap itu beneran uang mereka,” kata Tito sambil tersenyum.
Pusat Kawal Perbaikan Data
Tito menegaskan pemerintah akan terus melakukan rekonsiliasi data dengan BI dan BPD. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 512 Pemda, sehingga selisih data dalam hitungan bulan bisa mencapai belasan triliun.
Pemerintah berharap transparansi dalam pengelolaan APBD semakin kuat, terutama terkait dana yang masih mengendap di perbankan.***
