Cianjur, Mevin.ID – Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Fenomena pengunduran diri pejabat teras kini tengah menjadi sorotan publik.
Tercatat, sebanyak enam pejabat tinggi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memutuskan untuk menanggalkan jabatan struktural mereka.
Nama terbaru yang menambah panjang daftar ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur, Ayi Reza Addairobi.
Alasan Beralih ke Jabatan Fungsional
Ayi Reza Addairobi, yang sebelumnya juga pernah mundur dari jabatan Kepala BKPSDM, memutuskan untuk kembali meninggalkan jabatan strukturalnya sebagai Kepala Disbudpar definitif meskipun baru menjabat selama beberapa bulan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, Kaos Koswara, membenarkan kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa Ayi tidak benar-benar keluar dari ASN, melainkan memilih pindah jalur karir.
“Jadi mundur dari jabatan struktural, tetapi langsung dialihkan ke jabatan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu,” jelas Kaos, Minggu (21/12/2025).
Ayi sendiri mengklaim bahwa perpindahan ini bukanlah pengunduran diri yang mendadak, melainkan usulan peralihan ke jabatan fungsional yang sudah diajukan sejak beberapa bulan lalu dan baru disetujui pada awal Desember 2025.
Daftar Pejabat yang Mundur
Fenomena “ramai-ramai mundur” ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat mengenai stabilitas manajemen birokrasi di Cianjur.
Sebelum Ayi, terdapat lima pejabat penting lainnya yang telah lebih dulu mengambil langkah serupa, yaitu:
- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur.
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- Direktur Utama Perumda Tirta Mukti (BUMD).
- Direktur Utama RSUD Cimacan.
- Direktur Utama RSUD Pagelaran.
Dampak pada Pelayanan Publik
Mundurnya para pimpinan OPD secara berturut-turut dalam waktu yang relatif berdekatan tentu menjadi tantangan berat bagi jalannya roda pemerintahan.
Meskipun posisi yang kosong biasanya segera diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), kestabilan kebijakan jangka panjang di masing-masing instansi tersebut kini menjadi perhatian.
Publik kini menunggu langkah strategis dari Bupati Cianjur untuk menambal kekosongan posisi strategis ini, terutama pada sektor krusial seperti kesehatan dan pelayanan air bersih (BUMD) agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat luas.***
