Bandung, Mevin.ID — Hujan belum turun maksimal, tetapi peringatan dini datang lebih dulu. Walhi Jawa Barat menyebut potensi banjir bandang dan longsor di provinsi ini dapat melampaui skala bencana yang baru mengguncang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menegaskan bahwa Jawa Barat memikul “kerentanan bencana yang kompleks”—tsunami, erupsi gunung berapi, banjir bandang, tanah amblas, hingga puting beliung. Penyebab utamanya satu: kerusakan lingkungan yang kian tak terbendung.
“Bencana ekologis serupa sangat mungkin terjadi di Jawa Barat, bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/12).
Izin Tambang Kedaluwarsa, Tambang Ilegal, hingga Hutan Menyusut
Walhi merinci sederet persoalan yang selama ini “didiamkan”:
- 54 izin perusahaan tambang yang sudah habis sejak 2023 tetapi tetap beroperasi.
- 176 titik tambang ilegal pada 2024, dengan Sumedang dan Tasikmalaya mencatat jumlah tertinggi.
- Penyusutan tutupan hutan mencapai 43 persen sepanjang 2023–2025.
- Kawasan lindung Perhutani dan BBKSDA berubah fungsi menjadi tambang, wisata, properti, hingga proyek geothermal.
“Kawasan konservasi terus menyusut, bahkan ada bangunan berdiri di zona konservasi. Ini ironi sekali,” kata Wahyudin.
Ia juga mengungkap hilangnya kawasan imbuhan air akibat maraknya izin perumahan, industri, dan wisata. “Setiap tahun bisa hilang 20 hektare, seiring IMB terus dikeluarkan.”
Menurut Walhi, pemerintah justru ikut melegitimasi kerusakan karena tetap menerbitkan izin di kawasan penting dan minim melakukan pemulihan. “Lahan kritis 900 ribu hektare belum direboisasi secara serius,” tegasnya.
Gubernur Dedi Mulyadi Akui 80 Persen Hutan Jabar Rusak
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak menampik kondisi darurat itu. Ia menyebut hutan Jabar yang masih utuh hanya tersisa sekitar 20 persen.
“Eighty percent rusak,” ujar Dedi dalam rilis resmi.
Mulai Desember 2025, Pemprov Jabar akan mengerahkan warga untuk memulihkan hutan. Setiap hektare akan dikelola dua warga yang mendapat upah harian Rp50 ribu—lebih tinggi dibanding upah buruh tani di sejumlah daerah.
Jenis pohon yang akan ditanam adalah campuran pohon keras (beringin) dan pohon produktif seperti pete, jengkol, dan nangka.
“Kita tanam pohon yang tidak bisa ditebang sekaligus yang memberi manfaat jangka panjang,” ucap Dedi.***
