Magelang, Mevin.ID – Wali Kota Bogor, Dedia A. Rachim, mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberlakukan moratorium izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) sebagai upaya membenahi sistem transportasi dan mengurangi kemacetan di Kota Bogor.
Usulan ini disampaikan Dedie saat menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Menurut Dedie, usulan moratorium izin AKDP merupakan respons atas permintaan Gubernur Dedi Mulyadi yang menginginkan Kota Bogor terbebas dari kemacetan. “Faktanya, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” ungkap Dedie.
Ia menegaskan bahwa izin operasional AKDP berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemkot Bogor telah menyampaikan usulan ini kepada Pemprov Jabar untuk dievaluasi dan dipertimbangkan.
Strategi Penataan Angkutan Umum
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menjelaskan bahwa Pemkot Bogor terus melakukan penataan angkutan umum melalui tiga strategi utama: reduksi, konversi, dan rerouting. “Program ini dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah,” ujarnya.
Namun, Marse mengakui bahwa kendala utama dalam penataan transportasi adalah kewenangan izin AKDP yang berada di tangan Pemprov Jabar. “Kami akan kembali mengajukan surat kepada Pemprov untuk bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” tambahnya.
Evaluasi Titik Rawan Kemacetan
Selain moratorium izin AKDP, Marse menyatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi penyebab kemacetan dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat.
Komitmen Pemkot Bogor
Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi. “Kami akan terus berupaya menciptakan sistem transportasi yang lebih teratur dan efisien demi kenyamanan masyarakat,” pungkas Dedie.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan di Kota Bogor dapat semakin teratasi, sehingga mobilitas warga menjadi lebih lancar dan kualitas hidup masyarakat meningkat. **
