Bekasi, Mevin.ID — Masrul Zambak, seorang warga Bekasi Utara yang telah bermukim sejak 2011, meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan air bersih dari Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi. Dalam wawancara yang dilakukan baru-baru ini, Masrul menyebut air yang disalurkan kerap mati saat hujan, keruh, dan berbau limbah.
“Kalau air PDAM Patriot, saya sampaikan apa adanya. Ini keluhan warga, terutama saya sendiri yang tinggal di Bekasi Utara. Air sering mati setiap kali hujan, dan baunya kayak got,” ujar Masrul (22/4), yang juga aktif sebagai anggota Lembaga Konsumen dan Sosial (LKS) Kota Bekasi.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada sumber air baku PDAM yang berasal dari Kali Bekasi, yang kerap tercemar limbah, terutama saat musim hujan. “PDAM sendiri mengaku kesulitan mengolah air karena limbahnya terlalu parah. Katanya butuh biaya besar untuk menjernihkan air itu,” kata Masrul.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya telah melakukan pengecekan, bahkan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup. Namun hasil investigasi menunjukkan bahwa pencemaran tidak berasal dari dalam Kota Bekasi, melainkan dari hulu sungai yang melintasi wilayah Bogor.
“Sayangnya tidak ada kerja sama yang nyata antara Pemkot Bekasi dan Pemkot Bogor untuk mengatasi pencemaran ini,” ujar Masrul. Ia pun menyarankan agar PDAM mencari alternatif sumber air, seperti dari aliran Kalimalang sebelum bercampur dengan Kali Bekasi.
Masrul menyampaikan bahwa dirinya telah beberapa kali menyampaikan keluhan ini, termasuk kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Ia mengapresiasi respons cepat dari wali kota dan berharap ada solusi nyata.
“Saya harap Pak Tri dan Pak Wakil Wali Kota Bobihoe benar-benar serius. Satu-satunya cara ya carikan solusi air baku baru. Jangan dari Kali Bekasi lagi,” tegasnya.
Mengenai tarif air, Masrul tidak terlalu mempermasalahkannya. “Harganya ya standar lah. Yang jadi masalah itu kualitas air dan seringnya mati,” katanya.
Masrul juga menyinggung kepemimpinan di tubuh Perumda Tirta Patriot. Ia berharap, jika memang ada kelambanan dalam eksekusi program, maka pembenahan struktural perlu dilakukan.
“Kalau program wali kota tidak dijalankan oleh bawahannya, saya rasa pergantian itu hal yang sangat dibutuhkan warga,” tandasnya.***
Penulis : Pratigto
